Telusuri Kebocoran UNBK

108
ACHMAD NUGRAHA/JABAR EKSPRES
KERJAKAN SOAL: Sejumlah siswa mengerjakan soal UNBK

BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat bekerjasama dengan pihak kepolisian terus menyelidiki dan melakukan penelusuran terkait dugaan kebocoran soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Meski demikian dikatakan Kepala Disdik Jabar, Ahmad Hadadi hingga hari kemarin belum ada temuan atau fakta dilapangan tentang kebocoran soal UNBK.

”Proses penyelidikan dari kepolisian sedang berlangsung, jadi hingga saat ini belum ada fakta tentang kebocoran soal itu,” kata Hadadi pada wartawan kemarin (11/4).

Selain itu, Hadadi menyebutkan, pelaksanaan UNBK tahun ini diikuti 1.530 sekolah dengan jumlah peserta ujian sebanyak 213.013 peserta didik.

Menurutnya, secara umum pelaksanaan UNBK berlangsung dengan lancar. Upaya koordinasi dengan instansi PLN dan Telkom dilakukan untuk mengurangi risiko kendala di lapangan saat pelaksanaan UNBK.

”Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti karena sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait,” pungkas Hadadi.

Untuk meminimalisir ada­nya dugaan kebocoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat turun langsung memantau langs­ung pelaksanaan UNBK. Salahsatunya dilakukan Ke­tua DPRD Jabar Ineu Pur­wadewi Sundari dengan mengunjungi SMAN 1 Su­medang, kemarin (10/4).

Menurutnya, isu tersebut telah meresahkan semua pihak, lantaran dewan dit­uduh seolah-olah tidak mela­kukan pengawasan. ”Kami meninjau satu sampel saja sekolah bagaimana pelaks­anaan UNBK yang sedang berlangsung itu,” kata Ineu.

Ineu menjelaskan, UNBK 2018 merupakan tahun kedua dan masih memerlukan per­baikan secara menyeluruh baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya.

Selain itu, pihaknya pun mengerahkan Komisi V DPRD Jabar untuk meninjau langs­ung pelaksanaan UNBK di Cianjur dan beberapa daerah lainnya.

Pantauan langsung tersebut juga, kata Ineu, untuk menge­tahui sejauhmana kendala yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan UNBK. ”Dengan begitu, kami dapat menge­tahui persoalan yang di­hadapi untuk dijadikan ba­han evaluasi pada pelaks­anaan UNBK di tahun be­rikutnya,” pungkas Ineu.

Sementara itu, ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) wilayah Jawa Barat, Cucu Sukmana angkat bicara berkaitan dengan soal UNBK SMA di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dianggap tak layak untuk diujikan.

Namun, Cucu berpenda­pat lain, layak diujikan atau tidaknya soal yang terdapat pada mata pelajaran Ba­hasa Indonesia itu, tergan­tung pada persepsi. ”Soal itu. Ah, itu tinggal tafsir saja yang salah. Saya lihat soalnya baik. Tidak ada yang tidak layak,” ujar Cucu Suk­mana kepada Jabar Ekspres, kemarin (11/4).

Meski demikian sebut dia, jika memang ada ketidaklay­akan terhadap soal ujian. Pihaknya menilai tentu peng­awasan pada proses pem­buatan butir-butir soal terse­but, harus ketat. Dia juga menyarankan agar melibatkan ahli bahasa sebagai filter ut­amanya. Hal itu dipandangnya penting lantaran dapat men­deteksi soal-soal yang tidak layak atau layak diujikan pada anak didik.

”Kemendikbud kan yang membuat soal, tentu mereka memiliki SOP dalam mem­buat butir-butir soal. Dan tentunya, jika ada pengawasan harus diawasi saat pembuatan soal. Apabila kejadian bere­darnya soal tak layak benar terjadi,” jelasnya.

Cucu malah balik bertanya dari mana mendapatkan bukti soal yang jadi polemic tersebut. Karena sebut dia, baik paper base atau compu­ter base tidak boleh di foto baik oleh pengawas maupun pejabat sekolah setempat, apalagi siswanya. ”Kedua, setelah saya melihat. Soal itu masih layak diujikan, dari aspek tata bahasanya masih baik. Mungkin ini persepsi yang salah paham saja,” te­rangnya. (mg1/ign)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here