KPK Marathon Bongkar Suap Meikarta

Bos Lippo Group Ikut Digeledah

51
ISTIMEWA/DOKUMEN
MULAI DIBANGUN: Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tiga dari kanan) dan CEO Lippo Group James Riady (ketiga kiri), pada peresmian topping off dua tower Minggu (29/10/17).

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang dalam bentuk rupiah dan yuan China dalam jumlah sekitar Rp100 juta saat penggeledahan di rumah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin (18/10). Selain melakukan penggeledahan di kediaman Bupati Bekasi, KPK juga menggeledah rumah CEO Lippo Group James Riady.

”Setelah lakukan penggeledahan di 5 lokasi sejak Rabu (17/10) siang sampai tengah malam tadi, penyidik melanjutkan kegiatan tersebut ke Lima tempat lain hingga pagi ini (kemarin, Red.), termasuk rumah James Riady,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, (18/10).

Empat lokasi lain yang digeledah hingga kemarin pagi, yakni apartemen Trivium Terrace Lippo Cikarang, Kantor dinas PUPR, kantor dinas Lingkungan Hidup dan kantor dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bekasi.

Sebagai informasi James Riady merupakan anak dari Mochtar Riady, pendiri Lippo Group. Menurut majalah Forbes, kekayaan James Riady beserta keluarga ditaksir senilai 1,87 miliar dolar AS dan masuk dalam jajaran 10 orang terkaya di Indonesia pada 2016.

”Sampai pagi ini tim Penyidik KPK masih di lokasi penggeledahan,” tambah Febri.

Sebelumnya, pada Rabu (17/10), KPK menggeledah di lima lokasi, yaitu kantor Bupati Bekasi, rumah pribadi Bupati Bekasi, kantor Lippo Group di gedung Matahari Tower Tangerang, rumah tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

”Sejauh ini disita dokumen terkait perizinan oleh Lippo ke Pemkab, catatan keuangan, dan barang bukti elektronik seperti komputer dan lain-lain,” ungkap Febri.

Hingga saat ini KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yaitu konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (NNY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan itu menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektar yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektar, fase kedua 252,6 hektar, dan fase ketiga 101,5 hektar.

”Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen ’fee’ fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu: Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10) malam.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada  April, Mei, dan Juni 2018.

Dia menyatakan keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan.

“Sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam,” kata Syarif.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyaimin Saiman mengatakan penyidik disamping memperkuat bukti bukti kasus dugaan suap, juga harus melakukan penelusuran apakah ada dugaan keterlibatan korporasi dalam kegiatan suap menyuap perizinan tersebut.

”Harus ditelusuri ada kaitannya engga dengan korporasi, ini kan bicara suap perizinan, artinya ada dugaan kepentingan korporasi di situ,” katan Boyaimin, kemarin (18/10).

Dia menjelaskan, apakah mungkin uang suap yang telah dikeluarkan miliaran rupiah merupakan uang pribadi dari tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, sedangkan suap itu dilakukan untuk mengolkan perizinan pembangunan proyek Meikarta. ”Kan simpel logikanya, masa uang pribadi, kan engga mungkin, pastikan ada anggarannya untuk soal perizinan,” jelasnya.

Dia berharap KPK berani melakukan tindakan hukum terhadap siapa pun pihak yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini baik peroranagan maupun korporasi. ”Jangan takut, pilih kasih, lakukan berdasarkan fakta yang ada,” tutupnya. (ant/nal/fin/ign)

PRAKTIK LANCUNG MEIKARTA

… 2017

KPK Mulai Melakukan Penyelidikan Setelah Menerima Informasi Dugaan Praktik lancung dari Masyarakat

14-15 Oktober 2018

OTT di Bekasi dan Surabaya, enam orang ditangkap dan KPK menyita uang Sing$ 90 ribu dan Rp 513 juta dalam pecahan Rp 100 ribu, satu unit mobil Toyota Avanza milik Taryudi dan Toyota Innova milik Henry.

17 Okt 2018

KABUPATEN BEKASI

– Kantor Bupati
– Rumah Pribadi Bupati
– Kantor DPMPTSP

TANGGERANG

– Kantor Lippo Group di gedung Matahari Tower Tangerang
– Rumah tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro

18 Okt 2018

– Rumah CEO Lippo Group
– Trivium Terrace Lippo Cikarang
– Kantor dinas PUPR  Kabupaten Bekasi
– kantor dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten Bekasi
– kantor dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.

DISITA

  • Dokumen Perizinan
  • Catatan Keuangan
  • Barang Bukti Elektronik

TERSANGKA

Lippo Group

  • Taryudi – Konsultan
  • Fitra Djaja Purnama – Konsultan
  • Henry Jasmen – Pegawai.
  • Billy Sindoro – Direktur Operasional

Kabupaten Bekasi

  • Jamaludin – Kadis PUPR
  • Sahat MBJ Nahor – Kadis Damkar
  • Dewi Tisnawati – Kadis DPMPTSP
  • Neneng Hassanah Yasin – Bupati Bekasi
  • Neneng Rahmi – Kabid Tata Ruang Dinas PUPR

 

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.