Enggan Ditutup Malah Minta Suntikan Modal

BANDUNG – Pemerintah provinsi Jawa Barat akan menyuntikan dana segar untuk penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul, setelah memanggil direktur BUMD yakni PT Agronesia, dan PD Agribisnis dan Pertambangan (PDAP).

”Ada dua perusahan yang dipanggil, Agronesia sama PDAP. Kalau Agronesia ini hanya butuh kebijakan yang cepat saja dari kami. Antara lain tentang aset-aset yang ada ini harus dibagaimanakan, kedua ada peluang-peluang untuk MoU dengan perusahaan lain kemudian ada pemanpaatan aset yang perlu perlu sentuhan pemerintah, disamping juga ada permohonan untuk modal,” ujar Uu pada wartawan.

Padahal sebelumnya PT Agronesia disebut-sebeut terbelit utang hingga Rp 60 miliar (data Desember 2017). Selain itu mereka juga tidak mampu memenuhi kewajiban perusahaan dalam membayar BPJS tenaga kerja, uang pesangon mantan karyawan dan membayar gaji tepat waktu. Sementara PDAP masih berkutat dengan pembekuan operasional dan juga utang.

”Mereka tidak mau dibubarkan, tapi minta dikasih waktu dan kesempatan,” tambah Uu.

“Kami akan berusaha untuk tidak menutup mereka, selagi mereka memiliki prospek dan memiliki kesempatan dan keinginan untuk memperbaiki perusahaan-perusahaan yang ada. Dan, kami akan mendorong dengan kebijakan-kebijakan, kalau perlu dengan modal. Tapi modal tersebut teu ceb lur, di kasih tetapi tetap ada bimbingan,”ungkapnya.

Uu juga tak menampik jika PT Agronesia memang tengah kebingungan karena tagihan hutang-hutang tersebut. Meski begitu, Uu keukeuh jika BUMD tersebut memiliki prospek.

“Mereka bilang jangan hanya menyetor modal, tetapi saya diantep, duit dibikeun teu dikontrol, tidak dikasih pengarahan. Tapi tolong dong disaat kami diberikan modal, kami itu diberikan pengarahan supaya kami bisa memanfaatkan uang dengan baik, dikontrol. Apa yang diharapkan mereka, akan kami tepati,” sebut Uu menirukan harapan dari Direktur PT Agronesia itu.

Dia pun menyebutkan jika PT Agronesia sudah dilirik beberapa investor seperti di Bogor dan Tasikmalaya. “Sudah ada yang mendekati, tinggal izin saja dari pemerintah ya atau tidak. Maka saya sebelum Desember akan memberikan keputusan-keputusan itu kepada perusahaan-perusahaan yang barusan menyampaikan. Sehingga mereka bisa berlari dengan memiliki legalitas dan kewenangan yang sudah diberikan pada mereka,” ungkapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan