Ditolak, Bikin Anak Syok

44
ILUSTRASI/ISTIMEWA
JADI PENDIAM: Sejumlah pelajar saat mengikuti sebuah upacara. Psikiater RS Melinda 2 Kota Bandung Teddy Hidayat menyebutkan hal wajar bila anak yang tak diterima PPDB alami syok, sedih.

BANDUNG – Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018 masih menyisakan luka. Banyak di antara orang tua calon siswa yang mengeluhkan anaknya sedih, menangis, dan tak keluar rumah selama beberapa hari karena tak diterima di sekolah negeri.

Psikiater Rumah Sakit Melinda 2 Kota Bandung Teddy Hidayat, dr.,Sp.KJ(K) mengatakan, kondisi tersebut wajar dialami anak usia remaja mengingat pada usia 13-15 tahun masih sangat labil.

”Ini kan remaja. Kalau mengalami suatu kegagalan, pasti akan syok, sedih, cemas, jengkel, kecewa, itu kan campur aduk. Itu yang dialami jika dihadapkan pada kenyataan bahwa dia tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan,” ucap Teddy kemarin (13/7).

Hal tersebut diperparah, ketika anak tersebut melihat teman sebayanya yang berhasil masuk sekolah negeri. ”Terlebih apabila temannya masuk, terus dianya tidak bisa masuk, atau karena zonasi. Yang satu lebih pintar misalnya tapi tidak bisa masuk, yang satu tidak pintar tapi bisa masuk, itu pasti membuat jengkel dan marah,” ungkap Teddy.

Selanjutnya, Teddy mengungkapkan hal tersebut akan hilang cepat atau lambat tergantung pada perhatian orang tua anak tersebut. ”Seiring berjalannya waktu, masa krisis saat emosi negatif tersebut masih menyelimuti akan mereda jika orang tua terus memberikan dukungan,” pungkasnya.

Sebagai informasi pemerintah pusat sejak 2017 setidaknya telah menerapkan sistem zonasi dalam PPDB. Diberlakukannya sistem ini sebagai pengganti sistem sebelumnya, yaitu Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang hanya berdasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM).

Pada 2018, pemerintah kembali menerapkan sistem zonasi dalam PPDB yang berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018. Akan tetapi, penerapan sistem tersebut dinilai masih menjadi polemik dan memiliki berbagai kekurangan.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menilai sistem zonasi dalam PPDB 2018 harus diimbangi dengan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah supaya tidak menjadi permasalahan yang terus menerus berlanjut.

”Kami menilai zonasi harus tetap jalan karena itu kebijakan yang bagus tetapi yang harus dicatat, sistem zonasi harus beriringan dengan pembenahan layanan pendidikan,” kata Yomanius.

Yomanius mengatakan, pada dasarnya penerapan sistem zonasi dinilai sangat bagus karena sistem tersebut mampu membawa semangat pada pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Terlebih, sistem tersebut juga dianggap akan bisa menjadi pendongkrak peningkatan kualitas pendidikan.

”Ini menjadi penting agar ke depan itu tidak ada lagi istilah sekolah favorit, karena dengan label sekolah favorit maka terjadi jual beli kursi di sekolah favorit,” kata dia.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, belum meratanya kualitas dan kuantitas pendidikan di Jawa Barat ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/SMK. Pasalnya, saat ini tingkat APK baru mencapai angka 80 untuk siswa SMP yang tertampung di bangku SMA/SMK.

”Tentunya ini kan jadi catatan tersendiri bagi kita semua bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat itu penting,” kata dia.

Maka dari itu, pihaknya mengharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yakni Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum bisa melakukan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat. Yomanius menyebut, pemerataan akan mampu memgatasi permasalahan PPDB yang masih terjadi.

”Kalau ini dilakukan maka tidak ada masalah lagi jika dalam PPDB diterapkan sistem zonasi karena seluruh daerah telah merata kualitas dan kuantitas pendidikannya,” kata dia. (mg1/ign)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.