Diduga Ada Kaitan dengan Perizinan Meikarta

OTT KPK di Bekasi

110
MUHAMAD ALI/JAWAPOS
DIGIRING KPK: Eddy Sundoro ditahan KPK setelah menyerahkan diri Jumat (12/10/2018). Buronan KPK ini terkait kasus suap kepada panitera PN Jakarta Pusat.

BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang Rp1,5 miliar terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

”Terkait jumlah uang yang diamankan, selain dolar Singapura sekitar Rp1 miliar, KPK juga menemukan ketika mengamankan beberapa pihak di Bekasi sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai lebih dari Rp500 juta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin (15/10).

KPK menduga pemberian tersebut bukan yang pertama terjadi. Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan 10 orang. ”Dari 10 orang yang diamankan, satu orang di antaranya dibawa dari Surabaya, yaitu pihak swasta. Saat ini, sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

“KPK terus memperdalam keterlibatan masing-masing pihak terkait proses perizinan properti di Bekasi tersebut,” ucap Febri.

Direktur Informasi Publik Meikarta Danang Kemayan Jati saat dihubungi sejumlah wartawan terkait OTT KPK. Hingga berita ditulis tak kunjung menjawab permintaan telepon.

Sementara itu, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menanggapi OTT KPK yang diduga terkait perizinan proyek Meikarta.

Deddy mengatakan pengembang PT Lippo Karawaci Tbk tak bisa membangun kawasan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, di luar rekomendasi yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Salah satunya izin dari Pemprov Jawa Barat.

”(Soal OTT proyek Meikarta) saya belum tahu apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Namun yang jelas sampai hari ini setahu saya, pengembang tidak mungkin membangun seperti dibayangkan Meikarta kecuali yang sudah diizinkan seluas sekitar 84,6 hektar,” kata Deddy Mizwar.

Sebagai informasi semasa dirinya menjabat sebagai Wagub Jawa Barat, Deddy telah memberikan rekomendasi ke Bupati Bekasi untuk penggunaan lahan seluas 84,6 hektar di Cikarang untuk Meikarta.

”Kalau terkait Meikarta, rekomendasi memang sudah diberikan kepada Bupati Bekasi karena bupati yang memohon, tetapi luasnya hanya 84,6 hektar, bukan 500 hektar,” sambungnya.

Menurutnya, rekomendasi tersebut dikeluarkan karena sudah sesuai peraturan tentang izin perumahan. Deddy tidak ingin mengeluarkan rekomendasi hingga 500 hektare karena khawatir akan berpengaruh pada air bersih.

Dia menyatakan tak tahu apa yang terjadi dengan penangkapan di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, Meikarta punya hak terkait perizinan karena wilayah tersebut masuk kawasan strategis provinsi.

Deddy mengatakan pihak Pemprov hanya sebatas memberikan rekomendasi dari ketetapan mengenai tata ruang. Selebihnya, kata Deddy, pihaknya tidak mengetahui di balik itu.

”Itu OTT-nya karena apa? Izin mendirikan bangunan atau soal Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ‘kan kita enggak tahu. Yang jelas siapa yang berbuat dia akan kena,” ujarnya.

Saat menjadi calon gubernur Jawa Barat, Deddy sempat dicecar soal perizinan Meikarta. Namun dia menjelaskan bahwa yang ditolak adalah perizinan Meikarta menjadi kota metropolitan seluas 500 hingga 2.200 hektar.

Menurutnya, Pemprov Jawa Barat hanya memberikan izin seluas 84,6 hektar ke megaproyek milik Lippo Group itu. Deddy melanjutkan, perizinan itu juga sudah ditetapkan oleh Gubernur sejak tahun 1994.

”Jadi yang kami tolak metropolitan. Perizinan 84,6 hektar harus segera dikeluarkan karena hak mereka. Kita jalankan pelayanan publik yang tidak mengganggu hak orang lain. Zolim itu namanya,” kata Deddy.

Deddy kembali menekankan jika Meikarta tetap membangun lebih dari 84,6 hektar bahkan sampai 500 hektar maka Pemprov Jabar akan tetap menolak karena tata ruang Cikarang yang tidak akan memadai.

”Kecuali ada perpres. Jadi mohon dimengerti, kalau tetap ada yang bilang perizinan Meikarta ada permainan, saya anggap fitnah yang akan menjadi tambahan pahala untuk saya,” tambahnya.

Mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Charlian mengaku banyak menerima surat-surat yang menegaskan soal pelanggaran selama pembangunan Meikarta. Menurutnya, luas pembangunan Meikarta sudah melebihi 84,6 hektare.

”Gubernur harus konsekuen soal hal itu, agar tidak ada keresahan di masyarakat. Jadi Meikarta tidak menimbulkan masalah baru yang bisa berdampak nasional,” kata Anton.

Sejak dimulai pada Januari 2016, sengkarut masalah melanda proyek berjargon ‘The Future Here Today‘ ini. Lippo digugat karena telah menjual apartemen sebelum mengantongi izin mendirikan bangunan.

Sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

Masalah terkait Meikarta kembali mencuat saat beredar surat pemberitahuan PT Total Bangun Persada Tbk. (TOTL) sebagai kontraktor utama kepada 15 sub kontraktor untuk menghentikan sementara pembangunan tower EF Apartemen Orange Country, yang menjadi bagian dari proyek Meikarta untuk pekerjaan finishing pada tanggal 28 April 2018. (ant/fin/ign)

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.