Anggaran Pokir Dewan Rp 30 M

Masyarakat Bisa Usulkan Program Pembangunan

83
BAHAS RAPERDA: Para Anggota Dewan Kota Cimahi sedang melakukan rapat kerja pada Banmus dalam pembahasan Raperda untuk disahkan dalam sidang Paripurna nanti,

CIMAHI – Setelah sempat menjadi perdebatan akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, menganggarkan program Pokok Piliran (Pokir) sebesar Rp 30 miliar pada APBD-Perubahan 2018.

Dana program pokir diklaim untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat akan kebutuhan pembangunan di wilayah pemilihan anggota dewan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Gunawan, mengakui, anggaran pokir sudah masuk di APBD-P dan tinggal dilaksanakan. Bahkan, sebetulnya dana serap dana Pokir ini selalu ada pada APBD sebelumnya.

ads

Menurutnya, anggaran pokir bertujua untuk, merealisasikan aspirasi rakyat dari hasil reses. Namun, mekanisme penyaluran anggaran tersebut berasal dari pengajuan masyarakat. Dimana, masyarakat akan langsung mengajukan ke dinas terkait.

’’Tinggal mengajukan kebutuhan pembangunan di lapangan dan menunjukkan lokasinya,”jelas pria yang akrab disapa Agun ini ketika dihubungi kemarin. (6/11).

Dia memastikan, permintaan ini harus melalui aspirasi dan tidak menggunakan proposal. Sebab, dewan sendiri tidak mengelola dana pokir tersebut.

Agun memastikan, untuk masyarakat yang membutuhkan pembangunan tinggal menunjuk titik mana yang akan dibangun. Bahkan, masyarakat juga boleh menjual nama dewan agar bantuan fisik itu dapat. Namun, untuk urusan pembangunan akan menjadi kewenangan dinas terkait.

Dia menjelaskan, pelaksanaan pokir sudah biasa berlangsung. Sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih dalam anggaran.
Sehingga, dalam penyerapan anggaran Pokir bisa optimal hingga akhir tahun 2018.

’’Kalau ada waktu dijalankan, kalau tidak ada waktu ya sudah,” jelasnya.

Sementara itu Pj. Sekda Kota Cimahi Maria Fitriana memaparkan, anggaran program pokir sudah disebar kelima dinas terkait dengan teknis dinas menerima pengajuan dari masyarakat melalui dewan

Menurutnya, pengajuan pembangunan ini berdasarkan usulan dari hasil reses yang sudah masuk dalam kegiatan. Seperti untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), jalan lingkungan, jalan setapak, pengadaan air bersih, penerangan jalan gang, dan lainnya.

“Saat ini pelaksanaan kegiatan masih dikejar terus. Memang waktunya sempit, tapi diupayakan agar terealisasi,” singkatnya.

Menanggapi adanya perubahan anggaran pada Pokir yang nilainya bisa dikatakan fantastis, pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Arlan Sida mengatakan, anggaran pokir dibuat hanya untuk memanfaatkan momen. Sebab, perubahan dilakukan saat tahun politik.
Dia mengatakan, adanya dan Pokir ini harus disertai transparansi untuk mencegah politisasi. Sehingga, masyarakat atau para calon anggota dewan yang bukan petahana juga mengetahuinya.

Selain itu, dewan harus memberikan alasan kepada masyarakat apa dasar mereka merubah anggaran dengan jumlah cukup besar. Masyarakat juga perlu tahu dan paham (peruntukan pokir) jangan sampai nanti ada miskomunikasi antara perubahan anggaran sekarang dengan kondisi masyarakat.

Dia menilai, sebenarnya tidak ada masalah dengan adanya perubahan anggaran tersebut. Selama pokir tersebut dianggap lebih penting dari beberapa program di Cimahi. Namun, dalam penggunaannya, harus disinkronkan dengan program dinas.

“Tujuannya jelas yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Mungkin saja ini jadi formula baru yang bisa menyelesaikan persoalan yang selama ini ada di Cimahi,” ujarnya. (ziz/yan).

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.