193 ASN Jabar Terbukti Korup

RK: Nanti Saya Cek Dulu Ke Sekda

68
TERLIBAT KASUS: Sekretaris Daerah Jawa Barat menyebutkan dari data Kementerian PAN-RB terdapat 24 ASN yang terbukti pernah terpidana korupsi, namun masih kerja.

BANDUNG – Sebanyak 2.357 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti korupsi serta putusannya inkracht sedang menunggu sanksi dihentikan tidak hormat (pecat).

Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Permintaan tersebut disampaikan Mendagri melalui  Surat Edaran (SE) Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

Melalui Surat Edaran itu, Mendagri mengatakan, bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime. Dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukannya khususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara, untuk memberikan efek jera.

Untuk itu, Mendagri meminta kepada para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia untuk segera memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

”Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tegas Mendagri.

Khusus di Jawa Barat, terdapat 193 ASN yang terbukti korup dan 24 orang diantaranya di tingkat provinsi serta 169 orang sisanya di Kota/Kabupaten.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat dikonfirmasi mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak dan akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, Iwa Karniwa.

”Saya belum tahu daftarnya, baru dengar dari berita. Nanti saya cek dulu ke Sekda ya,” tandas Emil singkat usai menghadiri kegiatan pembekalan caleg Partai Hanura se Jawa Barat di Hotel Horison, Kota Bandung, kemarin (14/9).

Sebagai informasi berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat hingga kini masih 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja.

”Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.917 merupakan PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi, dan sisanya 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di wilayah Pusat,” kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa, dalam Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS, di Jakarta, Kamis (13/9).

Berdasarkan data BKN, DKI Jakarta merupakan pemerintah tingkat provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu sebanyak 52 orang.

Namun untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Sumatra Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 265 orang.

Sumut menempati peringkat kedua untuk Pemerintah Provinsi yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht yaitu 33 orang, disusul Lampung 26 orang.

Sementara pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau menempati peringkat pertama yang terbanyak mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht, yaitu 180 orang.

Yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta (0), Sulawesi Barat (0), Sulawesi Tenggara (0), dan Maluku (0). Namun untuk pemerintah kabupaten/kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkracht adalah Bangka Belitung (0), disusul DI Yogyakarta (3), Sulawesi Barat (3), dan Sulawesi Tenggara (4). (*/ES/ign)

Minta Pertimbangan BKN dan KASN

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa mengaku, sudah melakukan langkah-langkah lanjutan terkait dengan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Dari data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mencatat sebanyak 24 ASN Pemprov Jabar yang pernah terpidana kasus korupsi, namun masih bekerja seperti biasa.

”Kita akan memintakan pertimbangan terhadap hal-hal yang butuh kepastian baik itu ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun ke Komisi ASN,” kata Iwa di Gedung Sate Kota Bandung, kemarin (14/9).

Permintaan pertimbangan ini juga dilakukan karena adanya beberapa aturan yang butuh penafsiran yang baku dan jelas. Sekda Iwa mencontohkan, bagaimana jika dari 24 ASN tersebut ada yang sudah pensiun, atau pindah ke instansi lain.

”Hal-hal seperti itu saya sudah perintahkan Kepala BKD untuk mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, lalu melakukan penelusuran dan membuat surat ke instansi yang berwenang,” tegasnya.

Sehingga, jika sudah ada petunjuk terutama dari BKN Kantor Wilayah III Jawa Barat terkait daftar tersebut, maka pihaknya akan mengambil tindakan sesuai ketentuan termasuk pemecatan.

”Aturannya seperti itu, harus diberhentikan,” ujarnya.

Dijelaskan Iwa, masih adanya ASN yang pernah terlibat korupsi dan masih bekerja di Pemprov Jabar itu karena pada 2012 yang lalu ada peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, yang memungkinkan eks terpidana dengan hukuman dibawah lima tahun masih boleh bekerja dengan tidak memegang jabatan struktural.

”Sekarang surat itu sudah dicabut, kembali ke aturan yang normal. Waktu itu memang kita berpegangan pada surat Mendagri 2012,” katanya.

Sekda Iwa menilai, keputusan dari Pusat sudah jelas setelah adanya nota kesepahaman Kementerian Dalam Negeri, PAN RB dan BKN.

Bahkan, ASN yang dipecat karena terlibat korupsi sudah pernah dilakukan, angka 24 orang sendiri merupakan sisa yang belum diambil tindakan karena adanya surat Kemendagri 2012 tersebut.

Dia juga memastikan ke-24 ASN yang masih bekerja itu kini duduk sebagai staf yang di non job-kan bukan menjabat struktural.

”Tidak ada yang pegang jabatan, tapi statusnya mereka masih PNS. Nggak ada yang megang jabatan, satupun tidak ada. Mereka kerja seperti biasa saja seperti staff. Mereka tidak bisa mengambil keputusan,” pungkasnya. (aga/ign)

~ads~
BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.