jabarekspres.com, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat untuk mempercepat pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi pemerintah daerah. Hal itu perlu segera dilakukan mengingat belanja semakin membengkaknya belanja internet, proyek-proyek besar seperti e-KTP serta Palapa Ring.
Kedua Menteri menargetkan, tahun ini SPBE bisa diwujudkan. Sehingga bisa menekan inefisiensi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Inefisiensi itu terutama disebabkan belum terintegrasinya e-government. lantaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membangun aplikasi sendiri-sendiri.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, total belanja aplikasi infrastruktur TIK dari tahun 2014-2017 ini sudah mencapai Rp 16,76 triliun. Dari belanja sebesar itu, sekitar 65 persen di antaranya sama, yang memungkinkan dilakukan secara nasional.
”Kalau ini bisa kita lakukan, akan terjadi efisiensi sekitar lima puluh persen,” ujar Menteri Asman usai Rakor di Jakarta, kemarin (17/5).
Dia mengatakan, untuk menyinkronkan beberapa program yang dianggap perlu untuk dilakukan percepatan. Dijelaskan, ada beberapa materi yang dibahas dalam rakor tersebut. Pertama masalah penerapan sistem E-Government, terutama e-performance based management, yang diharapkan bisa cepat diterapkan oleh pemda.
”Hal ini menjadi satu agenda besar. Termasuk perbaikan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Daerah yang nilainya masih C dan CC kita targetkan minimal menjadi B. Sehingga pengelolaan anggaran yang selama ini belum sinkron antar program dengan kegiatan bisa kita perbaiki,” paparnya.
Hal lain yang juga dibahas dalam rakor antara lain penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dalam hal pengisian jabatan pimpinan tinggi, serta berbagai isu aktual menyangkut birokrasi pemerintahan.
”Dengan kerja sama dan komunikasi yang bagus antara Mendagri dengan Menpan ini diharapkan bsia mempercepat reformasi birokrasi khususnya bagi pemda,” ujar Asman Abnur.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam rakor itu kedua belah pihak menyusun agenda kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bbaik di tingkat provinsi maupun kab/kota supaya lebih efektif/efisien mempercepat reformasi birokrasi yang unsurnya untuk memperkuat otonomi daerah.