jabarekspres.com, NGAMPRAH- DPRD Kabupaten Bandung Barat menyoroti keberadaan Hutan Kota Cermat yang berlokasi di area Perkantoran Pemkab Bandung Barat di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Eber Simbolon menilai, Hutan Kota Cermat tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena pembangunannya dinilai asal-asalan. Bahkan, akses menuju lokasi dipandang kurang layak. “Ini hanya proyek yang membuang-buang anggaran negara saja,” sesal Eber di Ngamprah, kemarin.
Eber menyebutkan, proyek Hutan Kota Cermat itu menghabiskan anggaran APBD hingga Rp 4 miliar yang dianggarkan selama tiga tahun anggaran, dimulai dari tahun anggaran 2015 sebesar Rp 2 Miliar hingga terakhir di APBD murni tahun anggaran 2017. “Pada saat itu dewan menyetujui lantaran memang hutan kota ini untuk masyarakat. Tapi, faktanya malah tidak ada manfaatnya. Kondisi track yang tidak jelas, akses masuk juga sulit dijangkau warga begitu juga dengan pohon yang tidak beraturan,” ungkapnya.
Bahkan, kata politisi Partai Hanura itu, anggaran pembangunan Hutan Kota itu dinilai tidak realistis. Seharusnya, anggaran sebesar itu bisa membuat Hutan Kota lebih baik dan besar. Mulai dari tanaman dan pohon yang variatif hingga fasilitas penunjang lainya. “Proyek ini ada di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Makanya, kalau tahun depan meminta tambahan anggaran untuk memperluas hutan kota kami pastikan akan menolaknya,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Hutan Kota Cermat yang memiliki panjang track 914 meter dan lebar 3 meter tampak sepi baik di pagi hari maupun sore hari. Di kawasan tersebut tidak ada aktivitas dari masyarakat dan terlihat sepi. Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat tidak menjawab. (drx/bun)
