jabarekspres.com, NGAMPRAH– Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra menyatakan, politik uang menghadapi Pilkada di Kabupaten Bandung Barat pada 2018 masih berpengaruh besar untuk membeli suara.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Panwaslu Kabupaten Bandung Barat agar bersikap tegas bila menemukan ada politik uang yang dilakukan oleh calon tertentu.
“Politik uang ini masih besar pengaruhnya dalam memilih pasangan calon menjelang Pilkada. Ini jelas merusak penyelenggaraan demokrasi,” kata Yayat di Lembang belum lama ini.
Yayat menuturkan, dari berbagai lembaga survei disebutkan, bahwa 50 persen politik uang berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat.
“Lebih dari 50 persen politik uang di KBB berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat. Ini berdasarkan informasi dari beberapa hasil survei. Tentu ini sangat memprihatinkan karena suara bisa dibeli oleh uang,” paparnya.
Yayat juga menekankan, agar setiap lembaga terkait, khususnya penyelenggara Pilkada bisa lebih waspada dan siaga. Selalu berkoordinasi secara dini untuk menanggulangi masalah tersebut.
Lebih jauh dia menjelaskan, ada hal yang sangat meresahkan jika praktik ini terus terjadi. Masyarakat dibuat nyaman sehingga setia pada satu kandidat tanpa melihat visi misi dan program kerja yang akan dikerjakan.
“Untuk itu masyarakat harus lebih cerdas dan pintar dalam memilih calon. Jangan sampai hanya dikasih uang mau memilih calon tersebut,” ujarnya.
Menurut Yayat, pendidikan politik kepada masyarakat harus terus digenjot. Sehingga masyarakat akan lebih paham menghadapi politik uang yang kerap terjadi di setiap Pilkada. “Kita bersama-sama harus terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Tujuannya agar masyarakat juga bisa lebih cerdas memilih pemimpin yang jelas memiliki visi misi untuk kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu KBB, Cecep Nugraha menyatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan politik menjelang Pilkada 2018.
Bahkan, untuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Bandung Barat menggelar sosialisasi Pengawasan Partisipasi beberapa waktu lalu.
Menurut dia, kegiatan ini akan terus dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar dalam menghadapi Pilkada 2018, jumlah partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pilkada lebih tinggi. Dengan begitu, membantu tugas Panwaslu di lapangan. “Termasuk bisa melaporkan jika ada kasus politik uang di tengah masyarakat,” pungkasnya. (drx/yan)
