jabarekspres.com, BANDUNG – Menjelang akhir masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar masih banyak ditemui kekurangan dalam perencanaan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto menilai, kurang matangnya perencanaan dan sedikit serapan anggaran masih menjadi sorotan kalangan dewan untuk memberikan masukan agar kinerja OPD harus lebih baik lagi.
Kurangnya serapan anggaran di beberapa OPD ditahun ini kemungkinan disebabkan karena tidak tepatnya Gubernur menempatkan pejabat di OPD tersebut. Sehingga, berpengaruh tehadap target.
“Jadi ya menurut saya akibatnya, menjelang akhir jabatan Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar, masih menyisahkan beberapa program yang tidak tercapai,”kata Bambang ketika ditemui di gedung DPRD kemarin (16/10)
Dirinya menilai, pada setiap penyusunan anggaran, sebetulnya dewan selalu mengingatkan kepada pimpinan OPD dengan memberikan masukan pada perencanaan program. Namun. Adakalanya pada outputnya selalu keluar dari target.
Dengan begitu, kurang berjalannya program tersebut berpengaruh pada janji-janji Gubernur Padahal jelas Bambang, yang tinggal beberapa bulan lagi.
Politisi muda dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, ada beberapa target yang tidak tercapai tersebut, tentunya menjadi persolan yang serius. Sehingga, ditahun akhir masa jabatan Gubernur dan Wagub, harus lebaih serius lagi merealisasikan janji-janji politiknya.
“Ini tahun penentuan, jadi kalau ingin baik harus turun langsung kelapangan memantau kinerja di setiap OPD, “ jelasnya.
Bambang yang memiliki daerah pemilihan Cirebon-Indramayu ini memaparkan, sebenarnya DPRD Jabar terus mendorong dan mendukung program kerja Pemprov Jabar dalam membangun
Hal ini, telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) agar, dapat memenuhi target. Bahkan, Dewan meminta Gubernur beserta jajarannya untuk dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja seluruh OPD.
“Pejabat di OPD hendaknya sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan, bukan berdasarkan kedekatan, dulur dan like and dislike. Karena suksesnya program OPD tentunya tidak terlepas dari SDM yang bersangkutan,” tegasnya.
Untuk itu, jika penempatan pejabat dilakukan dengan seleksi terbuka, transparan, sesuai dengan kapasitas. Mestinya tidak ada alasan SDM ini jadi kenadala, tetapi ternyata fakta yang ada sekarang ini dengan kurang matangnya perencanaan dan sedikit serapan anggaran. Maka ini sudah menjadi indikasi kuat bahwa ketidak berhasilan dari realisasi program ini adalah dari pejabatnya.