bandungekspres.co.id, NGAMPRAH – Bupati Bandung Barat Abubakar lakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcasip), kemarin (18/19). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi.
Berdasarkan pantauan, Bupati yang tiba sekitar pukul 11.00 WIB, langsung meninjau kinerja dari para pegawai dan meninjau langsung fasilitas yang ada di gedung tersebut. Selain memantau pelayanan para pegawai, Abubakar menyempatkan diri berkomunikasi dengan masyarakat. Terutama masyarakat yang sedang membuat akte kelahiran serta membuat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Abubakar mengatakan, pelayanan di Disdukcasip saat ini lebih efektif dan terintegrasi dengan diberlakukannya one day service dan nomor antrean online. Dengan sistem seperti ini, kata dia, diharapkan warga yang akan mengurus urusan kependudukan bisa lebih tertib dan cepat.
”Dulu ketika saya ke sini mengecek langsung tidak ada nomor antrean apalagi dengan sistem online. Tapi, sekarang sudah berubah dan lebih efektif,” kata Abubakar kepada wartawan.
Lebih jauh, dihari sibuk seperti ini, kedisiplinan bersama juga penting diperhatikan. Untuk itu, di beberapa tempat dipasang peringatan bahwa selain petugas dan orang berkepentingan tidak boleh berada di area tersebut.
”Itu juga untuk menjaga ketertiban untuk terutama mengurangi dari praktik-praktik yang tidak diperbolehkan seperti munculnya percaloan,” terangnya.
Abubakar menekankan, bagi masyarakat yang akan mengurus berkas kependudukan agar tidak mendelegasikan pengurusannya kepada biro jasa legal maupun ilegal. Sebab, pelayanan saat ini sudah sesuai dengan prosedur dan gratis.
”Pokoknya pelayanan harus terbebas dari pungli serta percaloan. Masyarakat bisa datang langsung ke kantor untuk mendapatkan pelayanan dari petugas,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Disdukcasip Bandung Barat Wahyu Diguna mengatakan, rencananya ke depan untuk pelayanan pembuatan e-KTP, akte kelahiran, Kepala Keluarga (KK) serta surat adminduk lainnya, akan diluncurkan sebuah aplikasi berbasis android yang dihubungkan ke website.
”Hal ini bisa memininalisir praktik pungli dan percaloan,” kata Wahyu.
Adapun pelayanan nomor antrean elektrik itu sudah berlangsung sejak awal bulan Oktober lalu. Meski sudah berjalan lancar, namun menurutnya masih ada kekurangan 2 loket untuk melayani pembuatan kartu keluarga.
