Jabar Ekspres – Pemprov Jabar mencoret rencana hibah kepada ratusan yayasan dan pesantren pada Anggaran 2025. Namun ternyata, alokasi hibah justru mengalir ke Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa.
Pergeseran hibah ke pesantren itu bergeliat di awal pemerintah Gubernur Dedi Mulyadi. Tercatat 370 lebih lembaga yang awalnya akan terima kucuran hibah harus gigit jari. Alokasi hibah untuk lembaga dan yayasan itu berada pada pos Biro Kesra.
Semuanya kandas dan hanya tersisa dua lembaga saja. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Jabar dapat hibah Rp9 miliar. Sedangkan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik Kabupaten Bogor cuma Rp250 juta.
Baca Juga:Mediasi Gagal, Sengketa Proyek Pembangunan SMA Al-Azhar 27 Regol Berlanjut di PN BandungJaga Pasokan Energi, PGN Optimalkan Offtake Station Sunyaragi untuk Layani Puluhan Ribu Pelanggan di Cirebon
Biro Kesra melalui Sub Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Spiritual rencana awal mengalokasika untuk hibah Rp153,580 miliar. Namun, Gubernur melakukan pergeseran dari total hibah di Biro Kesra dari Rp345,845 miliar jadi Rp132,510 miliar untuk 370 lembaga. Dan katanya kena pangkas lagi menjadi Rp9,250 miliar saja.
Pria yang akrab disapa KDM itu beralasan penghapusan hibah ke sejumlah pesantren melalui Biro Kesra merupakan bagian dari perbaikan tata kelola.”Penerima hibah itu tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Tidak jatuh pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja,” kata dia waktu itu.
Setahun berjalan, ternyata ditemukan realisasi alokasi hibah ke Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa. Itu tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilai hibah ke Tim Hukum yang dikenal dekat dengan Gubernur Dedi Mulyadi itu cukup fantastis. Yaitu tembus Rp 10,4 miliar.
Berkaitan dengan itu, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Dr. Jutek Bongso, S.H., M.H menjelaskan bahwa alokasi hibah itu di antaranya dipergunakan untuk berbagai pendampingan terkait maslah hukum bagi warga Jawa Barat.
Pria yang juga ketua Yayasan itu menguraikan, Jutek menjelaskan, kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat Jawa Barat sebenarnya telah berjalan sejak 2023 dan 2024. Dan itu menggunakan dana pribadi sebelum yayasan berbentuk badan hukum. Yayasan Tim Hukum Jabar Istimewa kemudian dilegalkan pada 2025 untuk mendukung program Gubernur Jawa Barat dalam memberikan bantuan hukum dan akses keadilan bagi warga.
