JABAR EKSPRES – Inspektorat Kota Banjar turun tangan menyusul beredarnya dokumen Surat Pesanan (SP) obat manual bernomor 0.03 tertanggal 7 Oktober 2023 di lingkungan BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar.
Dokumen berkop Pemerintah Kota Banjar Instalasi Farmasi itu ditujukan kepada distributor PT AAM dan diduga berada di luar prosedur pengadaan resmi lantaran tidak ditandatangani oleh kepala farmasi.
Inspektur Kota Banjar Agus Muslih MMKes QGIA menyatakan pemeriksaan akan menyasar alur proses hingga pengujian substantif terhadap objek pengadaan barang dan jasa obat-obatan.
Baca Juga:Tak Dituntut Selalu Sempurna, Orang Tua Anak Cerebral Palsy Dilatih Kelola Emosi lewat Teknik PAUSEDihadiri Fatma Saifullah Yusuf, Pelatihan Teknik PAUSE Bekali Ketahanan Mental Orang Tua Anak Cerebral Palsy
Pemeriksaan itu berjalan bersamaan dengan agenda pemeriksaan berkala yang tengah dilakukan Inspektorat di rumah sakit tersebut.
“Pada saat bersamaan kami (Inspektorat,Red) sedang melakukan pemeriksaan berkala ke Rumah Sakit, terkait hal ini kita akan ikut mendalami alur proses dan pengujian substanstif terhadap permasalahan ini. Termasuk objek pengadaan barang dan jasa,” kata Agus Muslih di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026).
Dari penelusuran dokumen, surat pesanan itu memuat permintaan tiga jenis obat sekaligus, yaitu dua boks Beriplast P Combi-Set 1 ml, sepuluh boks Co-amox tablet, dan enam boks Norethisterone tablet.
Kejanggalan tampak pada tidak adanya tanda tangan di atas nama terang pejabat pemesan berinisial RSD, sedangkan bagian kiri bawah lembar pesanan dibubuhi stempel resmi instalasi farmasi serta cap melingkar bertuliskan BLUD RSU Kota Banjar dengan huruf kapital BPJS di bagian tengah.
Merujuk regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Beriplast P Combi-Set 1 ml merupakan produk lem fibrin biologis untuk tindakan bedah yang telah turun tayang dari e-Katalog LKPP dan masuk kategori Non-Formularium Nasional.
Adapun Co-amox tablet dituliskan tanpa keterangan obat generik serta digabung dalam satu surat pesanan manual bersama obat berstatus Non-e-Katalog.
Dalam tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan tidak memiliki mekanisme pembubuhan stempel pada surat pesanan obat antara rumah sakit dan perusahaan distributor.
Baca Juga:Perburuan Medali Belum Usai, Tasikmalaya Optimistis Perbaiki Peringkat Porprov Jabar 2026Pemkab Tasikmalaya Bidik Industri Kreatif Jadi Andalan Tekan Kemiskinan
Direktur BLUD RSU Kota Banjar, drg. Eka Lina Liandari, menegaskan surat pesanan bertanggal 7 Oktober 2023 itu merupakan dokumen anomali karena tidak ditandatangani kepala farmasi.
Seluruh transaksi pembelian obat di luar sistem e-Katalog, menurutnya, harus melalui Pejabat Pembuat Komitmen dengan landasan Perjanjian Kerja Sama bersama distributor terkait.
