Hibah Ratusan Pesantren Digeser Tapi Mengalir ke Tim Hukum Jabar Istimewa, Berikut Penjelasannya

Tim Hukum Jabar Istimewa saat menyampaikan progres penanganan perkara beberapa waktu lalu. (Dok Humas)
Tim Hukum Jabar Istimewa saat menyampaikan progres penanganan perkara beberapa waktu lalu. (Dok Humas)
0 Komentar

​Menjawab pertanyaan mengenai usia yayasan yang dinilai baru berdiri saat menerima hibah, Jutek menyebut aturan terkait hibah yayasan tidak membatasi syarat umur minimal badan hukum. Ia merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Negeri ataupun perda yang menurutnya tidak menetapkan batas minimum waktu berdiri bagi yayasan penerima hibah, berbeda dengan pengaturan untuk organisasi kemasyarakatan (ormas).

​”Yang diatur itu adalah ormas. Tidak ada aturan minimum harus tiga tahun. Kami namanya pengguna kan kami mengajukan. Ketika kami mengajukan diverifikasi dan tidak ada yang dilanggar, ya disetujui,” ujar Jutek kepada Jabar Ekspres, Jumat (20/11). ​Menurut Jutek, layanan bantuan hukum tersebut dijalankan oleh lebih dari 250 advokat se-Jawa Barat. Ia menyebut dana yang diterima bukan honorarium advokat, melainkan pengganti biaya operasional seperti materai, pencetakan dokumen, biaya pendaftaran gugatan, transportasi, hingga konsumsi saat mendampingi warga ke pengadilan maupun ke lokasi perkara, selain untuk kebutuhan kesekretariatan.

​Terkait jumlah penanganan, Jutek mengklaim pada 2025 pihaknya menangani 1.282 perkara. “Itu per perkara ya, per kuasa bukan per orang. termasuk sengketa yang melibatkan warga satu desa, ” jelasnya.

Baca Juga:Mediasi Gagal, Sengketa Proyek Pembangunan SMA Al-Azhar 27 Regol Berlanjut di PN BandungJaga Pasokan Energi, PGN Optimalkan Offtake Station Sunyaragi untuk Layani Puluhan Ribu Pelanggan di Cirebon

Angka tersebut, kata dia, sebenarnya melampaui alokasi anggaran jika benar benar dihitung per perkara. Secara alokasi sebenarnya hanya kisaran 600 hingga 700 perkara.

​Ia juga menyatakan bahwa penggunaan dana hibah telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yaitu sekitar dua bulan setelah rampung, tepatnya pada Februari 2026, termasuk pemeriksaan lapangan dan uji petik kepada penerima. Jutek mengeklaim hasil audit tersebut clear and clean, serta berkas pertanggungjawaban yang diserahkan mencapai lebih dari enam meter.

​Ke depan, Jutek memastikan pihaknya tidak akan lagi mengajukan maupun menerima dana hibah pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, ia menegaskan pelayanan bantuan hukum bagi warga Jawa Barat tetap berjalan tanpa dana hibah.

​”Saya pastikan ke depan dana hibah itu tidak akan kami terima lagilah. Kami ini bukan advokat yang bisa dijualbeli,” tutupnya. (son)

Laman:

1 2
0 Komentar