Jumlah Kursi DPRD Bandung Barat Belum Berubah, KPU Mulai Bahas Penataan Dapil

Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman. Dok Jabar Ekspres/Suwitno
Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman. Dok Jabar Ekspres/Suwitno
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Jumlah kursi DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Pemilu 2029 diperkirakan masih bertahan di angka 50. Proyeksi tersebut mengacu pada jumlah penduduk yang belum memenuhi ketentuan untuk penambahan alokasi kursi.

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa, KBB masih berada dalam kategori daerah yang memiliki alokasi maksimal 50 kursi legislatif. Artinya, belum ada indikasi penambahan kuota kursi untuk Pemilu mendatang.

Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, mengatakan proyeksi tersebut didasarkan pada data kependudukan yang tersedia saat ini. Meski demikian, jumlah kursi maupun pembagian daerah pemilihan (dapil) masih dapat disesuaikan mengikuti perkembangan data terbaru.

Baca Juga:Tak Dituntut Selalu Sempurna, Orang Tua Anak Cerebral Palsy Dilatih Kelola Emosi lewat Teknik PAUSEDihadiri Fatma Saifullah Yusuf, Pelatihan Teknik PAUSE Bekali Ketahanan Mental Orang Tua Anak Cerebral Palsy

“Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I 2026 menjadi salah satu acuan awal kami dalam melakukan pemetaan. Data tersebut digunakan untuk melihat perkembangan jumlah penduduk sekaligus memperkirakan distribusi kursi di setiap dapil,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).

Ripqi menjelaskan, hasil proyeksi saat ini belum menjadi keputusan akhir. Sebab, masih ada kemungkinan perubahan apabila pemerintah menerbitkan pembaruan data kependudukan sebelum tahapan penetapan dilakukan.

Selain menghitung proyeksi alokasi kursi, KPU KBB juga mulai membahas kemungkinan penataan dapil melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan partai politik, perwakilan tokoh pemuda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) KBB, serta KPU Provinsi Jawa Barat.

“Pelibatan berbagai pihak ini penting untuk menghimpun masukan sekaligus memberikan ruang diskusi terkait penataan wilayah pemilihan. Terlebih, perubahan dapil dapat berpengaruh terhadap peta persaingan partai politik dalam memperebutkan kursi legislatif,” ujarnya.

KPU KBB berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan masukan yang konstruktif sehingga proses penataan dapil berjalan transparan dan sesuai ketentuan.

“Melalui forum ini, kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga proses penataan dapil nantinya dapat berjalan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (Wit)

0 Komentar