JABAR EKSPRES – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cimahi terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi terlarang.
Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian peringatan terlebih dahulu guna menghindari gesekan maupun konflik antara petugas dan pedagang saat penertiban berlangsung.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, Ario Wibisono menegaskan, pendekatan persuasif menjadi hal utama yang selalu dikedepankan jajarannya dalam menjalankan tugas di lapangan.
Baca Juga:Kejari Tasikmalaya Gunakan Jalur RJ Selesaikan Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan RanmorKemenekraf Gelar Bicara Animasi di Bandung, Dorong Karya Lokal Tembus Pasar Global
Menurut Ario, sebelum penertiban dilakukan, baik secara rutin maupun insidentil, para pedagang yang berjualan di kawasan terlarang sebenarnya telah berulang kali mendapatkan peringatan.
Bahkan, petugas yang menjalankan patroli harian sudah dibekali standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam menghadapi pelanggaran ketertiban umum.
“Ketika petugas menemukan pedagang yang berjualan di lokasi terlarang, mereka akan terlebih dahulu mengarahkan pedagang tersebut untuk meninggalkan lokasi,” kata Ario pada Jabar Ekspres, Rabu (18/11/26).
Namun, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan dan pedagang masih tetap berjualan ketika petugas kembali melakukan pengecekan, Satpol PP dapat mengambil tindakan lebih tegas melalui sanksi administratif.
Penindakan tersebut dapat berupa pengamanan barang-barang yang digunakan untuk aktivitas perdagangan hingga identitas pribadi pedagang. Selanjutnya, yang bersangkutan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor Satpol PP.
Ario menilai, para pedagang seharusnya sudah memahami ketentuan mengenai lokasi yang diperbolehkan maupun dilarang untuk berjualan. Pasalnya, regulasi tentang ketertiban umum di Kota Cimahi telah berlaku cukup lama.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, yang kemudian diperbarui melalui Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.
Baca Juga:Hujan Picu Longsor di Sejumlah Wilayah Tasikmalaya, Kapolres Turun Langsung Bantu Warga TerdampakHujan Deras Picu Bencana di 12 Kecamatan Tasikmalaya, Puluhan Rumah Terendam hingga Rusak Tertimpa Longsor
“Peraturan tersebut sudah lama diundangkan. Sehingga menurut saya, sudah tidak ada alasan lagi bagi para PKL untuk tidak mengetahui bahwa lokasi tertentu dilarang atau tidak diperbolehkan untuk berjualan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tegas Ario.
Meski demikian, ia mengaku memahami kondisi para PKL yang berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun, kesadaran untuk mencari nafkah di tempat yang semestinya juga perlu menjadi perhatian.
