Kondisi semakin tidak menentu manakala sektor padat karya seperti tekstil dan manufaktur mengalami keterpurukan akibat pengaruh pasar global.
Imbasnya pembukaan lowongan baru sangat terbatas dan terjadi pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja.
Mutaqin menyatakan, sejauh ini Pemkab KBB telah memiliki Perda KBB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Baca Juga:Tanggapan Surat DBMPR Jabar Asal-Asalan, Berikan Klarifikasi Tanpa Bukti!Surat Klarifikasi DBMPR Jabar Tanpa Bukti Menguatkan Dugaan Skandal Kecurangan Proyek Jalan!
Pada Paasa 33 mewajibkan perusahaan melaporkan lowongan pekerjaan kepada dinas terkait serta memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi.
Selain itu, regulasi lainnya Adalah Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, yang mewajibkan perusahaan mengumumkan lowongan kerja secara transparan melalui sistem informasi ketenagakerjaan resmi.
‘’Nah jika aturan ini dijalankan, kondisi maslaah ketenagakerjaan di KBB akan bisa di antisipasi, tapi ini kenyataanya tidak seperti itu,’’ ujarnya.
Jika melihat pada funngsi pengawasan dan penegakan masih sangat kurang. Banyak Perusahaan yang tidak melaporkan lowongan kerjanya secara terbuka.
Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) di KBB masih kurang massif memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau menciptakan peluang sebagai wirausaha baru.
Melihat kondisi ini AMIN berencana akan menanyakan langsung permasalahan tidak optimalnya Dinaker KBB dalam membuat program untuk mengatisipasi semakin banyaknya pengagguran di Bandung Barat.
‘’Kita akan datangi Disnaker, jika tidak ditanggapi kita akan kerahkan masa dan melakukan demonstrasi,’’ pungkas Mutaqin. (yan).
