JABAR EKSPRES – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memberlakukan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri.
Ketentuan tersebut berlaku di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja kepolisian.
Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.
Baca Juga:Hujan Picu Longsor di Sejumlah Wilayah Tasikmalaya, Kapolres Turun Langsung Bantu Warga TerdampakHujan Deras Picu Bencana di 12 Kecamatan Tasikmalaya, Puluhan Rumah Terendam hingga Rusak Tertimpa Longsor
Kapolres Sumedang, AKBP Reza Ma’ruffi melalui Kasi Humas Polres Sumedang, AKP Awang Munggardijaya mengatakan, ketentuan dalam surat edaran tersebut berlaku dan menjadi pedoman bagi jajaran kepolisian, termasuk di lingkungan Polres Sumedang.
“Dengan adanya kebijakan tersebut, seluruh personel Polri diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (16/11/2026).
Larangan penggunaan vape tidak hanya berlaku ketika anggota sedang menjalankan tugas atau berada di kantor, tetapi juga ketika berada di luar lingkungan kerja Polri.
Dalam surat edaran yang diterima Jabar Ekspres, terdapat sejumlah pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan itu. Salah satunya berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai media untuk mengedarkan narkotika cair, seperti Etomidate.
Kemudian ujar Awang, dalam hal ini cairan atau cartridge vape dinilai sulit dibedakan secara kasat mata antara cairan kimia biasa dengan cairan yang telah terkontaminasi atau diisi narkotika, seperti sabu cair, ganja cair, Etomidate, maupun Ketamine.
“Dari surat edaran juga dijelaskan pertimbangan mengenai dampak kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik serta pentingnya menjaga profesionalisme dan etika anggota kepolisian,” ujarnya.
Diungkapkan Awang, surat edaran ini juga merujuk pada aturan bahwa setiap anggota Polri terikat dengan peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, sebagai landasan dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang berhubungan dengan masyarakat..
Baca Juga:KNPI Soroti Pinjaman Rp 230 Miliar ke PT SMI, Pemkab Tasikmalaya Diminta Buka Skema PembayaranLaut Dijaga, Nelayan Dilindungi! Kapolres Tasikmalaya Tanam Mangrove dan Bagikan Pelampung di Cipatujah
Aturan tersebut merujuk dalam Pasal 3 huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
“Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum,” ungkap Awang.
“Kemudian merujuk Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” lanjutnya.
