“Melalui pendekatan keadilan restoratif, kami ingin menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis dengan memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan,” ujar Aka.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Nikodemus Damanik, menegaskan bahwa penghentian penuntutan melalui restorative justice bukan berarti Kejaksaan membiarkan atau mengabaikan tindak pidana yang terjadi.
Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang mempertimbangkan aspek kemanfaatan, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hak korban.
Baca Juga:Kemenekraf Gelar Bicara Animasi di Bandung, Dorong Karya Lokal Tembus Pasar GlobalHujan Picu Longsor di Sejumlah Wilayah Tasikmalaya, Kapolres Turun Langsung Bantu Warga Terdampak
“Keadilan tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pemulihan dan perdamaian,” kata Nikodemus.
Melalui penyelesaian perkara ini, Kejari Kabupaten Tasikmalaya ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum juga harus mampu menghadirkan solusi.
Bukan hanya memberikan konsekuensi atas perbuatan pelaku, tetapi memastikan kerugian korban dipulihkan dan hubungan sosial yang sempat terganggu dapat kembali membaik. (Hen)
