JABAR EKSPRES – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah terbuka mengenai mekanisme pengembalian pinjaman sebesar Rp 230 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin Muslim, dalam keterangannya Jumat (13/11/2026) menilai transparansi pembayaran pinjaman menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui konsekuensi pembiayaan pembangunan tersebut terhadap keuangan daerah.
Menurutnya, publik tidak cukup hanya mengetahui hasil pembangunan jalan yang dibiayai melalui pinjaman. Pemerintah juga perlu menjelaskan sumber anggaran pengembalian, besaran cicilan setiap tahun, hingga jadwal pelunasan pinjaman.
Baca Juga:Laut Dijaga, Nelayan Dilindungi! Kapolres Tasikmalaya Tanam Mangrove dan Bagikan Pelampung di CipatujahMusim Hujan Tiba, Teror Limbah Hitam Pekat Kembali Cemari Komplek Bumi Pesona Asri Rancaekek
“Pemkab Tasikmalaya harus membuka secara transparan skema pembayaran pinjaman daerah ini. Masyarakat perlu tahu sumber anggarannya dari mana dan bagaimana tahapan pengembaliannya,” ujarnya.
Burhanudin juga meminta pemerintah memberikan kepastian terkait pembayaran tahap pertama yang harus direalisasikan tahun ini. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memastikan kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi sesuai jadwal yang telah disepakati.
Ia mengingatkan, pinjaman daerah bukan sekadar persoalan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut tanggung jawab fiskal yang harus ditanggung pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
“Pembayaran setiap tahunnya harus jelas. Apakah bisa terbayar sesuai jadwal atau tidak, pemerintah harus menyampaikan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat hanya tahu jalan dibangun, tetapi tidak tahu bagaimana kewajiban pinjamannya diselesaikan,” tegasnya.
Selain transparansi keuangan, KNPI juga menaruh perhatian terhadap kualitas pekerjaan jalan yang dibiayai dari pinjaman tersebut.
Burhanudin menegaskan, pemerintah harus memastikan seluruh proyek dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu. Sebab, infrastruktur yang dibangun harus mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang, sebanding dengan beban pinjaman yang harus dikembalikan.
“Jangan sampai pinjamannya belum lunas, tetapi jalan yang dibangun sudah rusak kembali. Ini tentu akan merugikan masyarakat sekaligus membebani keuangan daerah,” ungkapnya.
Baca Juga:Deden Rahadian Pimpin IJTI Tasikmalaya, Dorong Jurnalisme Positif dan BerimbangJalan Papayan-Cikalong Mulai Diperbaiki, Telan Anggaran Rp10,9 Miliar
Karena itu, ia meminta pengawasan proyek diperketat sejak proses pengerjaan hingga pekerjaan dinyatakan selesai. Kontraktor juga harus bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penggunaan dana pinjaman daerah harus benar-benar memberikan hasil optimal. Jangan sampai anggaran yang nantinya dikembalikan dari keuangan daerah justru tidak menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.