Penggabungan pemesanan obat berstatus Non-e-Katalog sekaligus Non-Fornas dengan obat reguler dalam satu Surat Pesanan offline yang dibubuhi cap internal bertuliskan “BPJS” memunculkan dugaan adanya celah penyiasatan administrasi pengadaan maupun alokasi pos anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, Jabar Ekspres masih berupaya menghubungi manajemen BLUD RSU Kota Banjar serta pihak distributor berinisial ‘AAM’ untuk meminta klarifikasi dan hak jawab resmi terkait prosedur penerbitan Surat Pesanan bernomor 0.03 tersebut, termasuk dasar penggunaan stempel internal bertuliskan “BPJS” dalam transaksi pengadaan obat non-e-Katalog.
Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan Cabang Banjar memastikan untuk pengadaan obat merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit.
Baca Juga:Kejari Buru Jaringan Mafia Obat JKN, RSUD Ciamis Jamin Stok untuk Pasien BPJS AmanLindungi Pekerja Rentan, BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker Kabupaten Bandung Genjot Program GEMPARĀ
Jabar Ekspres juga mengonfirmasi terkait stempel yng dibubuhkan dalam surat pesanan obat pada tanggal tersebut guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan atribut program JKN dalam rantai distribusi farmasi di Kota Banjar.
“Untuk pengadaan obat itu tanggung jawab rumah sakit, rumah sakit yang memesan obat kepada pihak ke 3. Kemudian stempel BPJS yang tertera di surat pesanan obat tersbut bukan dari BPJS Kesehatan, Stempel BPJS Kesehatan mah tidak seperti itu,” kata sumber dari pihak BPJS Kesehatan Banjar, Selasa (17/11/2026). (CEP)
