PA 98 Tolak Wapres dari Militer, Desak Prabowo Reshuffle Kabinet

Tolak Wapres Militer
Presidium PA 98 menggelar diskusi politik di Bandung, Minggu (15/11/2026), dan menyatakan menolak Wapres dari kalangan militer.
0 Komentar

BANDUNG – Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) menyatakan menolak jika kursi Wakil Presiden kelak diisi figur militer. Organisasi itu mendorong jabatan tersebut diberikan kepada tokoh sipil yang berintegritas, punya kapasitas kenegaraan, dan berkomitmen pada supremasi sipil.

Sikap itu mengemuka dalam pertemuan dan diskusi politik Presidium PA 98 di Bandung, Minggu (15/11/2026). Forum tersebut juga menghasilkan desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kabinet dan melakukan reshuffle.

Ketua Umum PA 98 Muhamad Surya Wijaya menegaskan, pengisian posisi Wapres harus mengutamakan kepentingan bangsa, bukan sekadar kompromi politik antarelite.

Baca Juga:Pekan Raya Angkot Dibuka, Warga Bandung Desak Anggaran Transum NaikAnggaran Kespro hanya 0,06 Persen, Puskesmas di Bandung Minim Akses Disabilitas

“Amanat Reformasi 1998 masih kami pegang. Posisi Wakil Presiden sebaiknya tidak diberikan kepada figur militer,” kata Surya.

PA 98 juga mengingatkan potensi meluasnya peran militer di ranah sipil, termasuk lewat program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Mereka meminta profesionalisme TNI dan supremasi sipil tetap dijaga sebagai prinsip utama.

Di sisi lain, PA 98 mendesak Kapolri membuka hasil penyelidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Penanganannya diminta berlangsung profesional dan transparan tanpa mengabaikan kebebasan berpendapat.

Soal reshuffle, PA 98 meminta Presiden membuka ruang bagi kalangan profesional, teknokrat, akademisi, dan masyarakat sipil. Evaluasi kabinet, menurut mereka, juga perlu mempertimbangkan kemampuan pemerintah menangani persoalan ekonomi, pengangguran, PHK, upah buruh, konflik agraria, hingga bencana.

Sekretaris Jenderal PA 98 Lukman Nurhakim menyatakan organisasinya akan mengawasi program strategis pemerintah. Fokusnya pada penggunaan anggaran negara, energi, pangan, infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam.

Menurut dia, keberhasilan program pemerintah harus diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, transparansi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

Sebagai tindak lanjut, PA 98 berencana menggelar diskusi publik pada 25–26 November 2026. Kegiatan itu akan melibatkan akademisi, mahasiswa, buruh, aktivis, dan elemen masyarakat sipil.

Baca Juga:Ono Surono Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, 740 Teba Dibangun di JabarBPJAMSOSTEK Bandung Bojongsoang Ingatkan Peserta Hindari Calo Saat Ajukan Klaim

Surya menegaskan, PA 98 tetap membuka komunikasi dengan pemerintah. Namun, mereka tidak akan meninggalkan fungsi kontrol terhadap kekuasaan sebagai bagian dari komitmen mengawal demokrasi dan amanat Reformasi 1998. (bbs)

0 Komentar