BANDUNG – Warga Bandung tak lagi sekadar menunggu. Lewat gerakan Anggarkan Transum!, Demokrasi Kita bersama Aliansi Wargi Bandung Peduli Transformasi Angkot membuka Pekan Raya Angkot di kawasan Braga, Minggu (15/11). Mereka mendesak pemerintah daerah berkomitmen menganggarkan transportasi umum, terutama menjelang penyusunan APBD 2027.
Koordinator Politik dan Kebijakan Demokrasi Kita Alia Sarastita menjelaskan, selama dua pekan ke depan, Pekan Raya Angkot menjadi ruang temu warga, komunitas, dan pemangku kepentingan. Tujuannya menggalang dukungan bagi transportasi umum yang andal dan terjangkau.
Menurut Alia, di tengah kemacetan dan beragam kebutuhan pembangunan, anggaran transportasi umum harus menjadi prioritas. Hal itu menyangkut hak warga atas mobilitas yang layak. “Hak tersebut tidak cukup dipenuhi lewat pembangunan infrastruktur. Layanan juga butuh kepastian anggaran agar bisa beroperasi secara berkelanjutan,” katanya di sela-sela acara.
Baca Juga:Anggaran Kespro hanya 0,06 Persen, Puskesmas di Bandung Minim Akses DisabilitasOno Surono Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, 740 Teba Dibangun di Jabar
Kapasitas fiskal Pemkot Bandung sebenarnya memadai. Namun, porsi anggaran transportasi umum dalam APBD Kota Bandung 2026 hanya 0,27 persen. Bandingkan dengan Kota Semarang yang mengalokasikan sekitar 5 persen. Selisih itu menunjukkan dukungan terhadap transportasi umum ditentukan oleh pilihan prioritas anggaran.
Momentum pembangunan BRT Cekungan Bandung, kata para penggagas, mestinya dimanfaatkan untuk memperkuat layanan. Keberlanjutannya sangat bergantung pada kepastian pembiayaan operasional melalui APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
“Untuk mengoperasikan keseluruhan program BRT dan feeder dibutuhkan anggaran sekitar Rp 633 miliar. Berdasarkan skema pembiayaan yang sudah diumumkan pemerintah, 42,9 persen ditanggung Pemerintah Kota Bandung, 30,9 persen ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sisanya menjadi kewajiban pemerintah kabupaten lainnya di Cekungan Bandung. Artinya, ada kebutuhan anggaran sebesar Rp 257 miliar di APBD Kota Bandung dan Rp 185 miliar di APBD Provinsi Jawa Barat yang secara khusus perlu kita kawal,” tegas Alia.
Tak hanya menuntut, warga juga turun tangan. Lewat Pekan Raya Angkot, mereka bergotong royong menghadirkan rute angkot feeder secara mandiri. Langkah ini sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai.
Dukungan datang dari kalangan pengelola angkot. “Kami mendukung sepenuhnya gerakan Anggarkan Transum. Harapan kami, pemerintah sekarang benar-benar memiliki kemauan politik, komitmen, dan konsistensi untuk memperbaiki transportasi umum di Bandung,” ujar Ketua Umum Koperasi Kobanter Baru Jawa Barat Dadang Hamdani.
