BANDUNG – Angka kematian ibu dan bayi di Jawa Barat (Jabar) masih tinggi. Ironisnya, anggaran untuk menekannya justru terus menyusut. Fakta itu terungkap dalam Multi Stakeholder Forum (MSF) tingkat Provinsi Jabar yang digagas Koalisi Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (Koalisi PRIMA) di Holiday Inn Bandung Pasteur, Rabu (11/11/2026).
Forum bertema “Anggaran yang Adil untuk Puskesmas dan Layanan Kesehatan Reproduksi yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas dan Sanitasi Aman di Wilayah Pesisir Jawa Barat” itu mempertemukan berbagai pihak. Mereka membedah kajian kredibilitas anggaran kesehatan reproduksi (kespro) serta air bersih dan sanitasi, memaparkan praktik baik Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jabar dan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Karawang, lalu merumuskan komitmen bersama untuk memperbaiki kebijakan dan anggaran.
Belanja Kespro Terus Merosot
Peneliti Perkumpulan INISIATIF Zainab Salma Zahirah membuka paparan dengan data yang mencengangkan. Selama 2021–2025, rata-rata belanja kespro di Dinas Kesehatan dan DP3AKB Jabar hanya Rp26,6 miliar per tahun. Angka itu setara 0,06 persen dari rata-rata realisasi belanja APBD yang mencapai Rp34,66 triliun.
Baca Juga:Ono Surono Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, 740 Teba Dibangun di JabarBPJAMSOSTEK Bandung Bojongsoang Ingatkan Peserta Hindari Calo Saat Ajukan Klaim
Tren belanjanya pun menurun. Dari Rp56,2 miliar pada 2021, anggaran kespro anjlok menjadi Rp16,7 miliar pada 2025.
Padahal, Profil Kesehatan Jabar 2025 mencatat 5.758 kematian bayi dan 749 kematian ibu. Angka perkawinan anak juga mencapai 8,56 persen, tertinggi ketiga secara nasional.
Kelompok penyandang disabilitas menjadi yang paling tertinggal. Data BPS 2018 menunjukkan hanya 9,4 persen perempuan disabilitas yang mampu mengakses layanan kespro. Sebaliknya, pada perempuan nonpenyandang disabilitas, angkanya mencapai 86,7 persen. Kesenjangan itu, menurut paparan tersebut, menegaskan pentingnya anggaran kespro khusus bagi penyandang disabilitas.
Hanya Satu dari 80 Puskesmas yang Aksesibel
Kondisi di lapangan tak kalah memprihatinkan. R. Yedy Tjendradewi dari HWDI Jabar memaparkan hasil penilaian mandiri (self-assessment) di 80 puskesmas se-Kota Bandung. Hasilnya, hanya satu puskesmas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 25 puskesmas kurang aksesibel, sedangkan 54 lainnya sama sekali tidak aksesibel.
Sanitasi Kebagian Porsi Terkecil
Di sektor air bersih, sanitasi, dan persampahan (WASH), peneliti INISIATIF Siti Hazar mengungkapkan bahwa alokasi belanja 2021–2025 rata-rata hanya Rp217,1 miliar per tahun atau 0,61 persen dari rata-rata APBD sebesar Rp35,67 triliun. Proporsi tertinggi terjadi pada 2025 (0,85 persen) dan terendah pada 2022 (0,38 persen).
