Tuty Indhira Jati dari Disperkim Jabar menekankan bahwa pembangunan ke depan tidak boleh berhenti pada akses, tetapi juga harus menjamin kualitas dan kontinuitas air. Penyediaan air minum, kata dia, perlu menjangkau perdesaan, pesisir, daerah rawan kekeringan, dan kawasan rentan. Ia mengingatkan, tambahan anggaran harus diimbangi kesiapan perencanaan dan ketersediaan sumber air.
Dari Dinas Kesehatan Jabar, Tria Giri Ramdani menyebut Permenkes 2/2025 Pasal 71 telah mengatur upaya kespro bagi penyandang disabilitas. Instrumennya disusun bersama Kemenkes atas masukan HWDI dan sudah diuji coba di sejumlah kabupaten/kota. Ke depan, surat keterangan disabilitas akan diseragamkan dan dapat diperoleh di puskesmas maupun rumah sakit. Ia berharap Kemenkes dan Kemendagri bersinergi agar anggaran kespro dan sanitasi berkelanjutan.
Sementara itu, Kartika Purwaningtyas dari Ombudsman RI Perwakilan Jabar menyoroti sikap penyelenggara layanan yang masih “alergi” terhadap pengaduan. Padahal, ujarnya, pengaduan merupakan bentuk partisipasi masyarakat sekaligus jalan memperbaiki layanan. Ia menegaskan prinsip no wrong door policy, yakni tidak ada pintu pengaduan yang salah.
Baca Juga:Ono Surono Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, 740 Teba Dibangun di JabarBPJAMSOSTEK Bandung Bojongsoang Ingatkan Peserta Hindari Calo Saat Ajukan Klaim
Koalisi PRIMA Desak Perubahan Haluan Anggaran
Melihat kompleksitas persoalan tersebut, Koalisi PRIMA mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah korektif. Sejumlah rekomendasi utama yang diajukan, antara lain:
- Menaikkan alokasi anggaran kespro menjadi minimal 0,5–1 persen (Rp170–350 miliar) dari total APBD dalam dokumen RPJMD 2025–2029.
- Menerbitkan Peraturan Gubernur khusus tentang penatalaksanaan WASH dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah pesisir.
- Mewajibkan tagging anggaran yang jelas untuk sektor kespro dan sanitasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu agar tidak terjadi lagi salah alokasi.
Koalisi PRIMA terdiri dari HWDI, KPPI, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Perkumpulan INISIATIF, SEKNAS FITRA, KOTA KITA, dan International Budget Partnership (IBP) Indonesia. Koalisi ini menyelenggarakan MSF tingkat Jabar bersama Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jabar. (bbs)
