Anggaran Kespro hanya 0,06 Persen, Puskesmas di Bandung Minim Akses Disabilitas

Anggaran kesehatan reproduksi
Peneliti Perkumpulan INISIATIF Zainab Salma Zahirah memaparkan data anggaran kespro dalam Multi Stakeholder Forum (MSF) tingkat Provinsi Jabar di Holiday Inn Bandung Pasteur, Rabu (11/11/2026).
0 Komentar

Sanitasi mendapat porsi paling kecil, yakni rata-rata Rp3,78 miliar per tahun atau 0,01 persen APBD. Padahal, capaian sanitasi aman baru 10,77 persen, masih di bawah target 13,50 persen (BPS 2025). Sementara itu, air bersih rata-rata memperoleh Rp146,42 miliar (0,4 persen). Persampahan rata-rata Rp66,88 miliar (0,2 persen), namun tumbuh paling pesat, dari Rp27,6 miliar menjadi Rp104,9 miliar. Meski begitu, pengelolaan sampah baru menjangkau 12,98 persen dari timbulan 25.658 ton per hari.

Perempuan Pesisir Karawang Ambil Peran

Dari Karawang, Nur Aisah dan Sinta Nurindriya dari KPPI memaparkan cara perempuan pesisir mengambil peran. Di Dusun Tanah Timbul, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, para kader perempuan memetakan kondisi sumber air, perpipaan, sanitasi, tempat pembuangan sampah, genangan banjir luapan sungai, drainase, hingga jalan. Survei dilakukan menggunakan aplikasi KoboCollect di RT 10 dan 11 (RW 05) serta RT 12 dan 13 (RW 06).

Data tersebut dibawa ke Rembug Perempuan dan melahirkan Community Action Plan (CAP) dengan 10 prioritas. Di antaranya sumur artesis, perbaikan kualitas dan kuantitas air PDAM, alat penyulingan air payau menjadi air tawar, bantuan MCK individual, perbaikan drainase, serta penyediaan tempat pembuangan sampah.

Baca Juga:Ono Surono Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, 740 Teba Dibangun di JabarBPJAMSOSTEK Bandung Bojongsoang Ingatkan Peserta Hindari Calo Saat Ajukan Klaim

Hasilnya mulai terlihat. Audiensi telah digelar dengan Komisi III DPRD Karawang, Dinas PRKP, dan Perumda Tirta Tarum. Sumur bor dibangun di tiga titik (RT 10, 11, dan 12), disusul pemilahan sampah dan bank sampah. Agenda advokasi lain masih berproses di tingkat kabupaten.

Tanggapan DPRD dan Pemerintah

Dalam sesi tanggapan, anggota Komisi IV DPRD Jabar Drs. H. Daddy Rohanady meminta data dan lampiran paparan untuk dipelajari lebih lanjut. Ia juga menyatakan audiensi atau focus group discussion (FGD) dengan DPRD terbuka untuk digelar, cukup dengan mengirim surat kepada pimpinan dewan.

Dari sisi perencanaan, Perencana Ahli Muda Bappeda Jabar Delsi Taurustiati mengakui masalah kesehatan di Jabar masih dominan dan memengaruhi target pembangunan. Menurutnya, sejumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewenangan provinsi, sehingga provinsi dapat mendukung anggaran fisik maupun nonfisik. Di luar itu, peran provinsi terbatas sebagai fasilitator, koordinator, dan pembina. Ia juga menyebut hingga kini belum ada penandaan (tagging) khusus dari Kemendagri untuk kespro dan sanitasi air.

0 Komentar