JABAR EKSPRES — Kejaksaan Negeri Kota Banjar menangani dua perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tahap penyidikan. Kedua perkara itu adalah dugaan tipikor tunjangan transportasi dan perumahan Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun 2017 sampai 2021 serta dugaan tipikor jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Banjar tahun 2023 sampai 2025. Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Banjar Budi Prakoso menyampaikan hal itu, Minggu (15/11/2026).
Budi Prakoso mengatakan, perkara dugaan tipikor tunjangan transportasi dan perumahan Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun 2017 sampai 2021 masih dalam tahap penyidikan. Pada perkara tersebut, Kejari Kota Banjar masih mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara. Total kerugian keuangan negara yang tercatat sebesar Rp3,5 miliar. Pada tahun sebelumnya sudah ada pengembalian Rp1,8 miliar. Pada tahun ini ada pengembalian Rp900 juta. Dengan demikian, masih tersisa sekitar Rp700 juta yang belum dikembalikan.
“Untuk perkara DPRD masih kami upayakan pengembalian kerugian keuangan negara. Dari total kerugian keuangan negara Rp3,5 miliar, tahun kemarin sudah ada pengembalian Rp1,8 miliar, lalu tahun ini ada pengembalian Rp900 juta, sehingga masih tersisa sekitar Rp700 juta yang belum dikembalikan,” kata Budi.
Baca Juga:Gelar FGD, Kwarda Gerakan Pramuka Jabar Dorongan Percepatan Akreditas Gugus Depan Ketua DPRD Jabar Luruskan Polemik Pencopotan Foto Wapres Gibran di Ruang Banggar
Untuk perkara dugaan tipikor jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Banjar tahun 2023 sampai 2025, Budi menyatakan status perkara sudah naik. Sebelumnya perkara itu berada pada tahap penyelidikan. Saat ini perkara tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Kenaikan status itu menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kota Banjar.
Budi menyebutkan, dua perkara tersebut saat ini sama-sama berada dalam tahap penyidikan. Kejari Kota Banjar masih mendalami perkara dugaan tipikor tunjangan transportasi dan perumahan Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun 2017 sampai 2021, termasuk upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang masih tersisa sekitar Rp700 juta. Sementara itu, perkara dugaan tipikor jasa pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Banjar tahun 2023 sampai 2025 berlanjut pada tahap penyidikan setelah sebelumnya berada pada tahap penyelidikan.
“Untuk perkara DPRD, total kerugian keuangan negara Rp3,5 miliar. Tahun lalu sudah ada pengembalian Rp1,8 miliar, tahun ini Rp900 juta, sehingga masih tersisa sekitar Rp700 juta yang belum dikembalikan. Sedangkan untuk perkara RSUD, statusnya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Budi Prakoso. (CEP)