Tak Kunjung Ambil Sikap di Kasus Korupsi PT BDS, Pemkab Bandung Pilih Tunggu Proses hingga Inkrah

Tak Kunjung Ambil Sikap di Kasus Korupsi PT BDS, Pemkab Bandung Pilih Tunggu Proses hingga Inkrah
Dua terdakwa kasus korupsi di lingkungan BUMD Kabupaten Bandung, PT Bandung Daya Sentosa (Perseroda). Direktur Utama PT BDS, Yanuar Budinorman, divonis 16 tahun penjara, sedangkan Direktur PT Cahaya Frozen Raya, Castam, dihukum 18 tahun penjara. Foto Istimewa
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung belum mengambil sikap lebih jauh terkait vonis terhadap dua terdakwa kasus korupsi PT Bandung Daya Sentosa (BDS). Pemkab memilih menunggu proses hukum berjalan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Sikap tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menyusul putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung terhadap dua terdakwa, Kamis (12/11).

Erwin mengatakan, pemerintah daerah menghormati putusan majelis hakim sekaligus memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menggunakan hak hukumnya. Terlebih, baik kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.

Baca Juga:Jelaskan Kedudukan Sebagai Pemegang Saham, Ini Penjelasan KDS di Sidang PT BDSLSM BAN Soroti Kuasa Pemilik Modal BUMD PT BDS Harus Dimintai Pertanggung Jawaban

“Kami dari pemerintah menyikapi keputusan pengadilan yang dikeluarkan hari ini. Ini merupakan salah satu langkah dari berbagai pihak untuk mencari keadilan atas peristiwa hukum yang terjadi,” kata Erwin, Jumat (13/11/2026).

Menurut Erwin, putusan yang telah dibacakan belum menjadi akhir dari perkara tersebut. Para pihak masih memiliki kesempatan mengajukan upaya hukum lanjutan, termasuk banding, apabila tidak menerima putusan hakim.

Karena itu, Pemkab Bandung tidak ingin mendahului proses peradilan yang masih berlangsung.

“Proses hukum masih belum inkrah. Bagi pihak-pihak yang merasa belum menerima putusan, masih ada langkah hukum yang diatur oleh perundang-undangan, termasuk banding dan proses selanjutnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah menghormati hak setiap pihak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pemkab Bandung akan mengikuti perkembangan perkara tersebut hingga terdapat keputusan akhir.

“Kami menghormati langkah penegak hukum dan menghormati pihak-pihak yang terlibat untuk mengupayakan keadilan. Pemerintah menunggu apa yang menjadi keputusan akhir atau inkracht,” tegasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa kasus korupsi di lingkungan BUMD Kabupaten Bandung, PT Bandung Daya Sentosa (Perseroda).

Baca Juga:Pasca Penetapan Tersangka, Kejari Kabupaten Bandung Periksa 8 Vendor Kasus Korupsi PT BDSDirut PT BDS Tersangka dan Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Suplai Ayam, Kerugian Negara Capai Rp102,28 Miliar

Direktur Utama PT BDS, Yanuar Budinorman, divonis 16 tahun penjara, sedangkan Direktur PT Cahaya Frozen Raya, Castam, dihukum 18 tahun penjara.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (12/11/2026). Keduanya juga dijatuhi denda masing-masing Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.

0 Komentar