JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tengah membahas rencana pengajuan pinjaman daerah untuk tahun anggaran 2027. Dana tersebut disiapkan untuk mempercepat pembangunan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di Kota Cimahi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono mengatakan rencana pinjaman tersebut masih dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Rencana pinjaman daerah masih dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” ujar Harjono, Kamis (12/11/26).
Baca Juga:Ulah Dua Anggota Geng Motor yang Kini Jadi Tersangka, Tabrak Warga hingga Sabetkan Sajam dalam Kondisi Mabuk4.060 Lowongan Kerja Dibuka di Polres Tasikmalaya, Pengangguran Jadi Perhatian Serius
Ia menjelaskan, rencana pinjaman daerah sebenarnya telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2025–2029. Selain itu, kebijakan tersebut juga sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Cimahi.
“Juga sudah dimuat pada Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Cimahi 2926. Jadi cantolan dasar hukum untuk pinjaman daerah sudah masuk,” ucapnya.
Terkait besaran pinjaman, Harjono menyebutkan, nilai yang tercantum dalam KUA-PPAS 2027 mencapai Rp60 miliar. Meski demikian, angka tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, termasuk kesanggupan pemerintah dalam membayar cicilan.
“Dalam KUA-PPAS 2027, tercantum nilainya Rp 60 miliar. Namun, kemungkinan akan dibawah nilai itu karena harus pertimbangkan kemampuan pembayaran cicilan dan kondisi ekonomi,” imbuhnya.
Harjono menambahkan, mekanisme pinjaman daerah memiliki tiga skema berdasarkan jangka waktu pelunasannya. Pertama, pinjaman jangka pendek dengan kewajiban pelunasan dalam satu tahun.
Kedua, pinjaman jangka menengah yang harus diselesaikan paling lama tiga tahun. Sementara skema ketiga merupakan pinjaman jangka panjang dengan masa pelunasan sesuai kesepakatan.
“Harapannya dapat lunas tidak melebihi jabatan kepala daerah,” sebutnya.
Adapun penggunaan dana pinjaman nantinya akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas Kota Cimahi.
Baca Juga:Diduga Ada Potongan Rp6 Juta per Titik, Dana PISEW Jabar Diminta DiauditRaih Perak Porprov Jabar XV 2026, Manajer Futsal Tasikmalaya Deden Khairul Bangga dengan Perjuangan Tim
Sejumlah rencana pekerjaan yang masuk dalam pertimbangan di antaranya pembangunan gedung sekolah menengah pertama (SMP), penataan kawasan sekitar Underpass Gatot Subroto, hingga penataan jalan pada jalur Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
“Akan fokus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan gedung SMP, penataan sekitar Underpass Gatot Subroto, penataan jalan jalur Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, dan sebagainya,” tutupnya. (Mong)