JABAR EKSPRES — Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjar, Jawa Barat, mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Banjar mencatat 17 kasus hingga menjelang akhir tahun, turun lebih dari 50 persen dibandingkan 2025 yang mencapai 38 kasus.
Kepala Dinsos P3A Kota Banjar Hani Supartini berharap angka itu tidak bertambah hingga Desember.
“Tahun ini ya ada penurunan gitu ya bila dibandingkan dengan tahun 2025. Karena tahun 2025 itu ada 38 kasus. Kalau yang sekarang ada 17 kasus. Sekarang kan sudah mau Desember nih ya, mudah-mudahan tidak nambah lagi,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga:Gelar Seminar Policy Brief PKN Tingkat II, Pusdikmin Lemdiklat Polri Dorong Penguatan Ekonomi KreatifJadi Tersangka Penganiayaan, 16 Pelajar yang Diamankan Dipulangkan ke Orang Tua
Menurut Hani, kekerasan terhadap anak kerap dipicu oleh dinamika psikologis anak yang sedang mencari jati diri dan keinginan menunjukkan kekuatan. Gesekan sepele seperti ejekan antar teman bisa memicu tindakan kekerasan, terutama ketika ada anak yang merasa lebih lemah. Karena itu, pengawasan dari lingkungan sekitar, khususnya satuan pendidikan, menjadi penting.
Dinsos P3A memperkuat peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai langkah preventif. Selain itu, Dinsos P3A berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengawasi lembaga pendidikan yang banyak diisi anak-anak. “Langkah ke depan tentu kita tetap meningkatkan peran Puspaga agar kekerasan terhadap anak terutama bisa semakin dicegah. Kita juga tentu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dengan Kemenag, lembaga-lembaga pendidikan yang memang di situ banyak full anak ya. Jangan sampai terjadi kekerasan baik fisik, mental, dan seksual pada anak,” tegas Hani.
Selain Puspaga, Dinsos P3A mendorong Forum Anak di sekolah-sekolah agar aktif sebagai pelopor dan pelapor. Forum Anak diharapkan menjadi teladan dalam pencegahan kekerasan dan berani melapor jika menemukan atau mengalami tindak kekerasan.
Dalam penanganan kasus, Dinsos P3A melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memberikan pendampingan komprehensif sesuai kebutuhan masing-masing kasus. Pendampingan intensif diberikan terutama kepada anak korban dan anak saksi yang harus menghadapi proses hukum di kepolisian.
“Jadi si anak bagaimana dia dilindungi. Karena pasti ada ketakutan-ketakutan ya. Nah, kita sebagai pendampingnya ikut membantu menenangkan. Apalagi untuk anak korban dan anak saksi memang wajib dilindungi,” pungkas Hani. (CEP)