‘’Nah untuk pembayaran juga sudah lunas dilakukan lewat tiga tahap pencairan SP2D hingga 27 Desember 2024,’’ cetus Yunan.
Selanjutnya, proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Palumbonsari Johar – Tegalloa (Loji) yang dikerjakan oleh PT ACP dengan nilai kontrak Rp16,4 miliar turut menyumbang kerugian negara.
Hasil pemeriksaan BPK RI mendapati kekurangan volume senilai Rp1 miliar meski dana proyek telah dicairkan penuh melalui tujuh tahap SP2D.
Baca Juga:Proyek Jalan Pamoyanan Suryalaya DBMPR Jawa Barat Senilai Rp50,8 Miliar Diduga Tidak Sesuai SpesifikasiPelantikan DPD Buana Indonesia Jawa Barat Pastikan Tancap Gas Kawal Kepentingan Rakyat
Daftar hitam proyek bermasalah ditutup oleh pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Tasikmalaya – Manonjaya Bts. Tasikmalaya/Ciamis (Panaekan). Proyek senilai Rp23,1 miliar yang digarap oleh PT TPP.
‘’ini mencatatkan kekurangan volume senilai Rp946 miliar setelah pencairan lima tahap SP2D dirapel lunas,’’ ujarnya.
Pengawasan Proyek Infrastruktur Buruk
Yunan menuturkan, hasil temuan ini membuktikan lemahnya pengawasan internal dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta konsultan pengawas di lingkup DBMPR Jabar.
Meski dalam keterangan LHP BPK RI pihak penyedia jasa telah menyatakan kesanggupan menyetor pengembalian dana ke Kas Daerah, proses hukum dan pengusutan tuntas aliran anggaran tetap harus berjalan untuk membongkar aktor di balik bobroknya proyek infrastruktur ini.
‘’Dari pernyataan LHP BPK RI secara tertulis menyatakan bahwa pihak penyedia akan mengambalikan kelebihan bayar akibat kekurangan volume itu, tapi kita butuh bukti, apakah benar kerugian tersebut sudah di setorkan ke kas daerah,’’ tanya Yunan.
‘’Pengurangan volume ini bukan menjadi barang baru dalam permainan licik para kontraktor, sehingga dugaan keterlibatan pihak internal DBMPR Jabar harus di usut tuntas,’’ cetus Yunan.
Untuk itu, LSM BAN sudah melayangkan laporan aduan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar agar permasalahan kasus dugaan korupsi proyek Infrastruktur ini dapat diusut dan diproses secara hukum.
Baca Juga:Kalkulasi Teknokrasi DPUTR Hadapi Kerentanan Geologis KBBSivali Cloud Technology Jalin Kolaborasi Strategis Dongkrak Talenta Digital Telkom University
‘’Laporan Aduan (Lapdu) sudah masuk (Kejati Jabar, red) dan kami mendesak Penyelidikan terhadap kasus ini, agar diusut secara tutas terbuka dan transparan,’’ pungkas Yunan. (yan).