JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) terus mempercepat pelaksanaan program SADAR DIGITAL (Sinergi Adaptif dalam Resiliensi Digital).
Program ini disiapkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman di ruang digital, mulai dari judi online (judol), pinjaman online (pinjol) ilegal hingga penyebaran hoaks.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, Teguh Purwayadi, mengatakan program SADAR DIGITAL saat ini telah memasuki sejumlah tahapan penting. Pelaksanaannya terus berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi penguatan regulasi, pengembangan teknologi maupun pelibatan masyarakat.
Baca Juga:Harga Cabai Masih Mahal Capai Rp170 Ribu per KgIndonesia Buka Peluang Kerja Sama dengan Austria untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur Transportasi
“Secara keseluruhan, tahapan operasional SADAR DIGITAL berjalan progresif dan masih on the track sesuai dengan kerangka kerja yang sudah direncanakan,” kata Teguh, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, salah satu fokus yang sedang dikerjakan adalah penyusunan Surat Keputusan (SK) SADAR DIGITAL. Regulasi tersebut diproyeksikan menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam menjalankan program.
“Untuk regulasi percepatan, saat ini SK SADAR DIGITAL sedang dalam proses penyusunan. Kami juga terus mematangkannya melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai stakeholder,” ujarnya.
Menurut Teguh, penguatan regulasi diperlukan agar penanganan ancaman digital tidak berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk membangun perlindungan masyarakat yang lebih menyeluruh.
Selain regulasi, Diskominfo juga tengah mengembangkan Dashboard Pemantauan Risiko Digital. Sistem tersebut nantinya berfungsi sebagai instrumen pemantauan sekaligus peringatan dini terhadap potensi kerentanan masyarakat di ruang siber.
“Di sisi teknologi, pembangunan dashboard pemantauan risiko digital juga sedang berjalan secara intensif. Nantinya, sistem ini diharapkan menjadi early warning system berbasis data kerentanan masyarakat,” tutur Teguh.
Dia menambahkan, pengembangan sistem tersebut diarahkan agar pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam membaca potensi ancaman digital. Dengan begitu, langkah edukasi dan pencegahan bisa dilakukan secara lebih terukur.
Baca Juga:Lewat POLIDIK, Kapolres Tasikmalaya Bangun Kesadaran Pelajar Lawan BullyingPerkuat Ketahanan Pangan, Penyerapan Gabah Petani Capai 4,4 Juta Ton
Tak hanya berfokus pada pengembangan sistem, Diskominfo juga mulai memperluas pelaksanaan program hingga ke tingkat masyarakat. Sosialisasi dan konsolidasi telah dilakukan bersama insan jurnalis serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).