Kedua, penguatan pembiayaan melalui skema kolaborasi atau blended finance. Pembelajaran dari proyek enkripsi di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Longqingxia memberikan perspektif mengenai pentingnya optimalisasi sumber daya agar program dapat berjalan tanpa sepenuhnya membebani APBD.
Salah satu upaya yang dikembangkan adalah mengonsolidasikan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) lokal.
“Kami melihat pentingnya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Salah satunya melalui konsolidasi dukungan CSR dari ISP lokal untuk membantu pembiayaan kegiatan literasi digital secara lebih luas,” katanya.
Baca Juga:Harga Cabai Masih Mahal Capai Rp170 Ribu per KgIndonesia Buka Peluang Kerja Sama dengan Austria untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur Transportasi
Teguh berharap, keterlibatan dunia usaha dapat memperkuat keberlanjutan program, terutama dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan edukasi mengenai keamanan dan literasi digital.
Ketiga, penguatan kedaulatan ekonomi masyarakat. Paparan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing mengenai pentingnya menekan kebocoran kapital ke luar negeri turut memberikan perspektif baru dalam melihat ancaman kejahatan siber.
Menurut Teguh, persoalan seperti judi online bukan hanya menyangkut perilaku masyarakat di internet. Dampaknya juga berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi keluarga dan perputaran uang di daerah.
“Ini menjadi salah satu hal yang mempertegas urgensi SADAR DIGITAL. Ancaman siber tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknologi, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dia menjelaskan, praktik kejahatan digital berpotensi menggerus pendapatan rumah tangga dan mengalihkan perputaran uang masyarakat ke jaringan kejahatan siber transnasional.
“Harapannya, melalui program ini kita bisa ikut melindungi ekonomi keluarga dan menjaga agar perputaran uang masyarakat tetap memberikan manfaat bagi perekonomian di tingkat lokal,” tambahnya.
Teguh menegaskan, SADAR DIGITAL bukan sekadar proyek pengembangan aplikasi atau sistem teknologi pemerintahan. Lebih dari itu, program tersebut dirancang untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat memiliki kemampuan menghadapi ancaman di ruang digital.
Baca Juga:Lewat POLIDIK, Kapolres Tasikmalaya Bangun Kesadaran Pelajar Lawan BullyingPerkuat Ketahanan Pangan, Penyerapan Gabah Petani Capai 4,4 Juta Ton
“Melalui kepemimpinan adaptif dan kolaborasi yang solid, seluruh tahapan ini berjalan sangat progresif. SADAR DIGITAL bukan sekadar program aplikasi pemerintah, melainkan wujud nyata perlindungan agar ekonomi keluarga aman dan warga Kabupaten Bandung makin tangguh,” pungkasnya.