Kedua, menelusuri rantai komando dan mengamankan seluruh bukti elektronik. Ketiga, memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa berdasarkan pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Keempat, mempercepat reformasi Polri melalui pembenahan sistem pengawasan, independensi, dan pertanggungjawaban pimpinan. Kelima, membangun mekanisme pengawasan independen terhadap penggunaan teknologi penyadapan.
Keenam, mencegah politisasi perkara dan memastikan pemerintah tetap menjalankan agenda kesejahteraan rakyat. Ketujuh, memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, serta menjamin kebebasan pers dan kebebasan sipil.
Baca Juga:Cegah Stunting Lewat Permainan, Kader Cihideung Kantongi Metode Penyuluhan BaruDaniel Mutaqien Instruksikan Golkar Indramayu Rebut Kembali Kursi Bupati dan Amankan Kemenangan Pemilu 2029
Kesejahteraan Rakyat Jangan Diabaikan
PA 98 juga mengingatkan pemerintah agar pengusutan dugaan penyadapan tidak menyita seluruh perhatian hingga mengabaikan persoalan masyarakat.
Pemerintah diminta tetap fokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, keterjangkauan harga pangan, serta akses pendidikan dan kesehatan.
Ketua Umum Presidium PA 98 Muhamad Surya Wijaya bersama Sekretaris Jenderal Lukman Nurhakim menegaskan, semangat Reformasi 1998 harus diwujudkan melalui penegakan hukum, pembatasan penyalahgunaan kekuasaan, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
PA 98 menilai reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian kekuasaan atau pejabat. Institusi negara harus tunduk pada konstitusi dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi alat kepentingan individu maupun kelompok politik.
“Pengusutan pelanggaran hukum harus berjalan sampai tuntas, dan negara tidak boleh berhenti mengurus rakyat,” tegas PA 98 dalam pernyataan sikapnya menjelang Hari Pahlawan 10 November. (bbs)