Menurutnya, perlindungan hutan, penghentian kerusakan lingkungan, serta pengakuan hak masyarakat adat harus menjadi bagian penting dari kebijakan iklim.
“Krisis iklim bukan kesempatan untuk mencari keuntungan baru, melainkan persoalan keadilan dan keselamatan rakyat. Hidup harus lebih utama daripada profit,” ujar Hanvah.
Sementara itu, Najla selaku Volunteer Greenpeace Bandung menyoroti ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang dinilai masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Baca Juga:Diduga Dipicu Konvoi Pemotor, Keributan di Cigorowek Berujung Pembakaran Dua MotorRuang Kelas Berganti Tenda, Semangat Siswa SDN Cioray Bojonggambir Terap Menyala
Ia mendorong pemerintah mempercepat penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap atau fossil fuel phase out, sekaligus memastikan peralihan menuju energi terbarukan berjalan secara berkeadilan.
Menurutnya, kebijakan transisi energi harus menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung dampak dari perubahan sistem energi.
Dalam aksi tersebut, WALHI Jawa Barat menyampaikan delapan tuntutan yang diharapkan menjadi bagian dari posisi resmi Indonesia dalam COP31.
Pertama, pemerintah diminta membawa suara dan tuntutan masyarakat terdampak ke dalam posisi resmi Indonesia di COP31, sekaligus mengevaluasi dan menjalankan komitmen iklim sebelumnya.
Kedua, menghentikan penambahan PLTU baru dan menyusun peta jalan transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan yang berpihak kepada masyarakat.
Ketiga, membuka informasi mengenai realisasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) agar manfaat pendanaan transisi energi dapat dirasakan masyarakat.
Keempat, menghentikan laju kehilangan hutan serta meninjau kembali izin konsesi di kawasan hutan yang mengalami deforestasi.
Baca Juga:Politeknik Al Islam Bandung Gelar Pelatihan PPR Radiologi Konvensional Gelombang KeduaSiswa Belajar di Teras akibat Kelas Ambruk, Kapolres Tasikmalaya Langsung Turun Tangan
Kelima, mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat dan merealisasikan target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029.
Keenam, mengakui wilayah kelola rakyat sebagai bagian dari aksi iklim serta menolak solusi yang dinilai sebagai solusi palsu, termasuk perdagangan karbon. WALHI juga mendorong penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Ketujuh, memperkuat penanganan karhutla di Jawa Barat, menuntaskan penyelidikan penyebab setiap kejadian, membuka hasilnya kepada publik, serta melindungi komunitas yang menjaga hutan.
Kedelapan, menghentikan pengembangan proyek yang dinilai mengambil hak dan ruang hidup masyarakat, termasuk proyek geothermal, serta memastikan perlindungan terhadap warga terdampak dalam proses transisi energi.