“Belum lagi pemerintah Indonesia masih menjadikan batu bara sebagai tulang punggung penghasil energi, dan kebakaran hutan masih marak terjadi di Indonesia. Itu mengindikasikan pemerintah belum serius menjalankan komitmennya pada COP sebelumnya,” ungkapnya.
WALHI Jabar turut mengkritisi pengembangan proyek panas bumi atau geothermal di sejumlah wilayah Jawa Barat. Beberapa wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Cisolok Sukabumi, Galunggung Tasikmalaya, Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, hingga Gunung Tampomas.
Abi menilai pengembangan proyek tersebut perlu memperhatikan hak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan proyek. Menurutnya, transisi energi tidak semestinya mengorbankan ruang hidup maupun sumber penghidupan masyarakat.
Baca Juga:Diduga Dipicu Konvoi Pemotor, Keributan di Cigorowek Berujung Pembakaran Dua MotorRuang Kelas Berganti Tenda, Semangat Siswa SDN Cioray Bojonggambir Terap Menyala
“Bukan hanya itu, pemerintah juga masih gencar melanjutkan proyek-proyek geothermal yang, sebagaimana terlihat dengan kasatmata, mengambil hak serta ruang hidup masyarakat di dalamnya,” lanjutnya.
Persoalan krisis iklim juga disoroti melalui kondisi lingkungan di Jawa Barat. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Barat yang dikutip WALHI Jabar, tercatat sebanyak 526 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas area terbakar mencapai sekitar 1.082,76 hektare hingga 19 Oktober 2026.
Angka tersebut meningkat dibandingkan luas kebakaran yang tercatat sekitar 228 hektare pada akhir Agustus 2026. Kabupaten Subang menjadi wilayah dengan area terbakar terbesar, yakni sekitar 355 hektare, disusul Sumedang dengan 141,56 hektare.
WALHI Jabar juga menyoroti kebakaran di kawasan Gunung Ciremai yang terjadi sejak 7 September dan kembali menyala pada akhir Oktober 2026.
Bagi WALHI, data tersebut menjadi gambaran tantangan perlindungan lingkungan di tingkat daerah, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada meningkatnya kerentanan akibat krisis iklim.
Meski demikian, WALHI menegaskan data karhutla tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa komitmen COP menjadi penyebab kebakaran. Data itu digunakan untuk menunjukkan kesenjangan antara janji perlindungan lingkungan di tingkat global dengan kondisi hutan dan lahan yang dihadapi masyarakat di daerah.
Aksi kampanye tersebut juga diisi orasi dan pembacaan tuntutan oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil yang terlibat.
Baca Juga:Politeknik Al Islam Bandung Gelar Pelatihan PPR Radiologi Konvensional Gelombang KeduaSiswa Belajar di Teras akibat Kelas Ambruk, Kapolres Tasikmalaya Langsung Turun Tangan
Hanvah Septiawan dari GEMA Kabupaten Bandung mengatakan COP31 tidak boleh hanya menjadi panggung diplomasi yang dipenuhi janji pemerintah, sementara berbagai persoalan lingkungan dan hak masyarakat masih berlangsung.