“Sebelum pengunduran diri, ada pemanggilan dan negosiasi. Itulah hulu masalahnya,” sergah Prana.
Meski Firman sempat mengalah dan memilih opsi pemangkasan gaji, alur di lapangan justru berbelok hingga berujung pada pengunduran diri yang janggal. Kejanggalan makin menebal lantaran surat pengunduran diri Firman diserahkan ke pihak bernama Hardian—bukan kepada atasan langsung yang secara struktural berwenang.
Disinggung mengenai indikasi intimidasi dalam proses pemanggilan tersebut, Prana memilih berhati-hati. “Kalau intimidasi saya tidak terlalu yakin. Tapi kalau tekanan, mungkin ada,” ungkapnya sembari mengutip teguran hakim yang menilai saksi kurang terbuka di ruang sidang.
Baca Juga:PA 98: Usut Tuntas Penyadapan Ilegal, Percepat Reformasi PolriCegah Stunting Lewat Permainan, Kader Cihideung Kantongi Metode Penyuluhan Baru
Di sisi lain, benteng pertahanan PT FEI memilih bermain aman. Kuasa hukum PT FEI, Nurholis Fathur Rahman, menegaskan seluruh kesaksian di ruang sidang merupakan fakta hukum yang pasrahkan sepenuhnya kepada penilaian majelis hakim.
“Kami dari kuasa hukum tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada majelis hakim. Seluruh proses, dari gugatan hingga pemeriksaan saksi, sudah sesuai prosedur hukum acara,” ujar Nurholis.
Nurholis Pasang badan membela para saksi dari bagian keuangan tersebut. Menurutnya, jawaban yang dilontarkan di depan hakim sudah selaras dengan kapasitas serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.
Ia pun enggan ambil pusing mengenai tudingan bahwa saksi menutup-nutupi fakta. “Sebagai kuasa hukum, saya tidak bisa menyimpulkan hal yang bukan kewenangan saya. Itu domain majelis hakim. Tapi kalau dari kami, kami cukup puas dengan persidangan hari ini,” dalihnya.
Nasib gugatan senilai Rp 86 juta ini kini berada di ujung tanduk. Majelis hakim menjadwalkan persidangan dilanjutkan pada Senin (16/11) pekan depan dengan agenda penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak sebelum ketok palu putusan digelar. (bbs)