Meski demikian, angka-angka tersebut belum cukup untuk menggambarkan seluruh kualitas kinerja pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap perlu diikuti pemerataan manfaat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelesaian persoalan mendasar yang dirasakan warga.
Achmad menilai, capaian makro perlu dibaca bersamaan dengan efektivitas birokrasi dan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
“Pertumbuhan ekonomi dan investasi memang penting, tetapi masyarakat juga perlu merasakan dampaknya secara langsung. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar berapa besar investasi yang masuk atau berapa banyak program yang berjalan, melainkan apakah pelayanan semakin baik dan persoalan warga benar-benar terselesaikan,” paparnya
Baca Juga:Raih Mandaya Award 2026, Jawa Tengah Sabet Predikat Provinsi Terbaik Pengentasan KemiskinanTaj Yasin Kunjungi Keluarga Syabilla, Pemprov Jateng Evaluasi Keamanan Porprov
Persoalan pelibatan Erwin dalam kebijakan strategis menjadi bagian penting dari evaluasi tersebut. Erwin sebelumnya menyatakan belum banyak diajak membahas anggaran, program kerja, maupun rotasi dan mutasi pejabat.
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara menyeluruh perkembangan sejumlah program Pemkot Bandung karena keterbatasan pelibatan dalam pembahasan.
Di sisi lain, Farhan merespons keluhan tersebut dengan menyatakan akan berkomunikasi langsung dengan Erwin untuk menyamakan persepsi mengenai pembagian tugas. Farhan juga menyebut Erwin masih menjalankan aktivitas pemerintahan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah dalam menyelesaikan persoalan sesuai tanggung jawabnya.
Dalam tata kelola pemerintahan, pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah memang diperlukan agar pekerjaan tidak tumpang tindih.
Namun, pembagian tugas tersebut semestinya disertai mekanisme komunikasi yang jelas, akses informasi yang memadai, serta ruang koordinasi untuk membahas kebijakan yang berdampak luas.
Terlebih, pembahasan APBD, perubahan anggaran, dan program OPD berkaitan langsung dengan penentuan prioritas pembangunan serta penggunaan sumber daya publik.
Karena itu, keterlibatan wakil wali kota tidak semestinya hanya diukur dari kehadiran dalam kegiatan seremonial atau agenda tertentu. Aspek yang lebih penting ialah sejauh mana ia memperoleh ruang untuk berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan.
Baca Juga:Turun Langsung ke Cilacap, Ini Deretan Aspirasi Warga yang Diterima Wapres Gibran dan Sekda JatengTawuran, Bullying hingga Judi Online Intai Pelajar, Kapolres Tasikmalaya Turun Tangan
Menjelang setengah periode kepemimpinan, Farhan dan Erwin masih memiliki kesempatan untuk memperkuat sinergi. Evaluasi perlu diarahkan pada pembenahan sistem kerja, bukan berhenti pada polemik hubungan antarpimpinan.
Achmad menilai, Pemkot Bandung perlu memperjelas pembagian kewenangan, membangun forum koordinasi rutin, serta memastikan setiap kebijakan strategis memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi yang terukur.