JABAR EKSPRES – Menjelang setengah periode kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin, evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tak cukup hanya melihat capaian pembangunan. Pola koordinasi dan pelibatan unsur pimpinan dalam pengambilan kebijakan strategis juga perlu menjadi perhatian.
Pengamat kebijakan publik Achmad Muhtar menilai, efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan merealisasikan program, tetapi juga bagaimana proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dijalankan secara terbuka dan terkoordinasi.
Sorotan tersebut mengemuka setelah Erwin pada 6 Juli 2026 mengaku tidak banyak dilibatkan Wali Kota Muhammad Farhan dalam pembahasan sejumlah agenda strategis, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan anggaran, program kerja perangkat daerah (OPD), hingga rotasi dan mutasi pejabat.
Baca Juga:Raih Mandaya Award 2026, Jawa Tengah Sabet Predikat Provinsi Terbaik Pengentasan KemiskinanTaj Yasin Kunjungi Keluarga Syabilla, Pemprov Jateng Evaluasi Keamanan Porprov
Kondisi itu menjadi catatan tersendiri dalam evaluasi kepemimpinan Farhan-Erwin. Sebab, wakil wali kota memiliki posisi penting untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, melakukan koordinasi, serta membantu memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Achmad, apabila komunikasi dan pembagian peran antara wali kota dan wakil wali kota tidak berjalan optimal, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan.
“Evaluasi pemerintahan tidak bisa hanya berpatokan pada angka capaian pembangunan. Kita juga perlu melihat bagaimana proses kebijakan itu dirumuskan, siapa saja yang dilibatkan, dan bagaimana pengawasan dilakukan. Jangan sampai capaian program terlihat baik, tetapi koordinasi di internal pemerintahan justru menjadi persoalan,” Ujar Achmad Muhtar, saat dikonfirmasi Selasa (27/10).
Dari sisi pembangunan, Pemkot Bandung mencatat sejumlah indikator positif sepanjang 2025.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada 2025 mencapai 5,29 persen, meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 4,99 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga tercatat mencapai Rp403,97 triliun.
Sementara itu, realisasi investasi Kota Bandung pada 2025 mencapai Rp11,92 triliun atau melampaui target Rp11,07 triliun. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator kepercayaan investor terhadap aktivitas ekonomi di Kota Bandung.
Indikator pembangunan manusia juga menunjukkan capaian yang relatif tinggi. IPM Kota Bandung pada 2025 tercatat sebesar 84,66 poin, berdasarkan data yang disajikan dalam bahan capaian kinerja makro pemerintah daerah.