Jalan Citatah-Pasegan Tak Kunjung Dibangun, Warga Pasang Spanduk Protes

Jalan Citatah-Pasegan Tak Kunjung Dibangun, Warga Pasang Spanduk Protes
Spanduk protes dipasang warga di Ruas Jalan Citatah-Pasegan, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), sebagai desakan agar pemerintah segera membangun jalan sepanjang lima kilometer yang hingga kini belum tersentuh pembangunan. Dok Jabar Ekspres/Suwitno
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Spanduk berisi protes warga terpasang di Ruas Jalan Citatah-Pasegan, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Spanduk tersebut dipasang sebagai bentuk desakan agar pemerintah segera membangun akses sepanjang lima kilometer yang selama ini belum tersentuh pembangunan.

Warga Kampung Sanghyang, Desa Cipatat, Oni (45), mengatakan aksi itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat yang sudah lama menantikan pembangunan jalan. Hingga kini, akses tersebut masih berupa tanah dan bebatuan sehingga menyulitkan aktivitas warga.

Baca Juga:Buntut Jalan Karawang Rusak, Dedi Mulyadi Beri Opsi Pabrik Semen Bangun Jalan Sendiri12 Tahun Rusak, Jalan Cilumber-Cikole KBB Akhirnya Diperbaiki Pemerintah

“Intinya, kami mengeluhkan kondisi jalan ini kepada pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur. Tolong Ruas Jalan Citatah-Pasegan segera dibangun karena sudah lama tidak tersentuh pembangunan,” kata Oni saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2026).

Menurut Oni, salah satu kendala pembangunan berkaitan dengan status lahan perkebunan yang dikelola PT Siwani Jayasakti. Rencana pengecoran jalan membutuhkan persetujuan dari pihak perusahaan.

Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan direktur perusahaan. Menurutnya, pihak perkebunan tidak keberatan jika jalan tersebut dicor, tetapi meminta kualitas konstruksi mampu menahan beban kendaraan hingga 35 ton, setara jalan provinsi.

“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan direkturnya. Secara lisan, direktur tidak keberatan jalan ini dicor. Namun, mereka meminta kualitas pengecorannya mampu menahan beban kendaraan hingga 35 ton, setara jalan provinsi,” ungkapnya.

Persoalan muncul karena pemerintah desa dan kecamatan membutuhkan persetujuan tertulis dari perusahaan. Sementara itu, pihak perkebunan belum bersedia menerbitkan surat tersebut sebelum ada kepastian anggaran untuk pembangunan jalan sesuai spesifikasi yang diminta.

Kondisi itu membuat rencana pembangunan belum menemui titik terang. Oni berharap pemerintah daerah segera turun tangan mencari solusi agar persoalan perizinan dan anggaran tidak terus menghambat pembangunan.

“Kami berharap ada kepedulian dari pemerintah. Untuk teknis pembangunan seperti apa, kami serahkan kepada pemerintah. Kami ini warga yang juga membutuhkan perhatian dan pelayanan,” ujarnya.

Baca Juga:Pemkab Tasikmalaya Kebut Perbaikan Jalan, Warga Diminta Ikut Menjaga agar Tak Cepat Rusak35 Ruas Jalan Rusak di 13 Kecamatan Bandung Barat Masuk Program Perbaikan 2026

Ia juga mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap warga yang selama ini menjalankan kewajiban, mulai dari membayar pajak hingga berpartisipasi dalam pemilihan umum.

“Setiap tahun kami membayar pajak dan saat pemilu juga selalu ikut, tidak pernah golput. Masa warga kami tidak mendapat perhatian dari pemerintah?” keluhnya.

0 Komentar