JABAR EKSPRES – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai aksi demonstrasi di Kota Bandung, Selasa (20/10/2026).
Mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan kritik serta tuntutan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Di kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, massa aksi menyampaikan berbagai aspirasi melalui orasi dan spanduk. Mereka menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari konflik agraria, kerusakan lingkungan, ketenagakerjaan, hingga kebijakan anggaran negara dan dugaan pelanggaran hak-hak demokratis masyarakat.
Baca Juga:Cegah Kejahatan Sejak Dini, Kapolres Tasikmalaya Turun ke Jalan Sosialisasikan Call Center 110Karhutla Gunung Lawu dan Sumbing, Gubernur Ahmad Luthfi Terus Upayakan Pemadaman
Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah penghentian monopoli dan perampasan tanah rakyat yang dinilai berkedok ketahanan pangan dan transisi energi. Massa menilai praktik tersebut berpotensi memicu kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, serta menghilangkan ruang hidup masyarakat.
Mereka juga mendesak pemerintah membubarkan Batalyon Teritorial Pembangunan, menghentikan ekspansi perkebunan skala besar, serta menjalankan reforma agraria sejati.
Di sektor ekonomi, massa aksi menuntut pemerintah membatalkan US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade (ART), menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebijakan upah murah, serta menolak kenaikan pajak dan harga kebutuhan pokok. Mereka juga mendorong pembangunan industri nasional yang berpijak pada reforma agraria.
Tak hanya itu, demonstran menyoroti pengelolaan anggaran negara. Mereka mendesak penghentian pemborosan dan korupsi anggaran, serta meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan proyek militer.
Massa juga menuntut agar anggaran kepolisian dan TNI dipangkas untuk dialihkan ke sektor jaminan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan.
Dalam tuntutan lainnya, mereka meminta negara menghentikan diskriminasi, kekerasan aparat, kriminalisasi, serta pembatasan hak demokratis masyarakat, termasuk hak berkumpul, berserikat, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.
Aksi serupa juga berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Berdasarkan pantauan Jabar Ekspres, puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga:Rawat Sejarah Perjuangan HMI, MD KAHMI Tasikmalaya Anugerahkan Penghargaan Kehormatan kepada Dua TokohDua Rumah dan Kandang Ternak di Tasikmalaya Ludes Terbakar, 12 Ekor Domba Mati Terpanggang
Presiden Mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas), Muamar Baasir, mengatakan aksi tersebut digelar bersama Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pasundan dan sejumlah pimpinan fakultas untuk menyuarakan tuntutan yang mereka rangkum dalam konsep Panca Cipta.