JABAR EKSPRES – Medio April 2026, Presiden Prabowo Subianto duduk berhadapan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow. Pokok pembicaraan keduanya jauh dari basa-basi protokoler, yakni minyak mentah dan elpiji.
Sejak Maret, Selat Hormuz tertutup oleh kecamuk perang di Timur Tengah. Akibatnya, Indonesia kehilangan akses atas seperlima pasokan minyak mentah dan LPG. Pertemuan di Kremlin berujung pada peningkatan kerja sama pasokan energi jangka panjang, termasuk cadangan minyak mentah dan LPG. Sehari berselang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah menemui Menteri Energi Rusia untuk merinci tindak lanjutnya.
Secara umum, lawatan itu layak disebut sebagai manuver taktis di saat genting, di mana harga minyak dunia melonjak lantaran pasokan yang berkurang. Apabila ditarik ke belakang, ia lebih sesuai dipahami sebagai buah dari pekerjaan yang jauh lebih panjang.
Baca Juga:RUU Pemilu: Apa yang sedang dipertaruhkan di DPR?Berawal dari Jualan Gorengan, Rahmat Kini Kembangkan Warung Sembako Berkat KUR BRI
Lawatan-lawatan Presiden Prabowo ke berbagai negara di 23 bulan masa pemerintahannya tidak berdiri sendiri. Masing-masing adalah simpul dan mutu sebuah jaring justru teruji ketika salah satu helainya putus. Dengan kacamata itu dua tahun langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka paling jernih ditakar, yakni sebagai kerja menganyam jaring.
Merajut Simpul
Simpul pertama terikat pada awal 2025. Tanggal 6 Januari, Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS. Prabowo melakoni debutnya di KTT Rio de Janeiro pada Juli 2025. Ia kembali hadir di KTT ke-18 di New Delhi pada September 2026 dengan membawa pesan perihal kemandirian pangan dan energi.
Keanggotaan itu sempat memantik tanya apakah Indonesia tengah berpaling dari Barat. Jawabannya tiba lewat meja perundingan. Pada 23 September 2025 di Bali, Indonesia dan Uni Eropa meneken penyelesaian substansial IEU-CEPA, setelah hampir satu dasawarsa berunding. Kelak, 80 persen ekspor Indonesia ke Eropa menikmati bea masuk nol persen, dengan target pemberlakuan pada 1 Januari 2027.
Lima bulan kemudian, tepatnya 19 Februari 2026, Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membubuhkan tanda tangan pada perjanjian dagang timbal balik di Washington. Tarif resiprokal yang semula 32 persen susut menjadi 19 persen. Sementara itu, 1.819 pos produk, dari sawit, kopi, kakao, hingga karet, memperoleh tarif nol.