Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi Totong Solehudin mengatakan, pemerintah kota melalui wali kota telah menyampaikan surat terkait kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Mengingat lahan dan pelaksanaannya melibatkan sejumlah daerah di Bandung Raya, koordinasi tersebut difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Totong menjelaskan, proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat memiliki mekanisme berbeda dari sekolah pada umumnya. Pemerintah tidak semata-mata menunggu pendaftaran, melainkan melakukan penjangkauan langsung terhadap anak-anak yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang menjadi prioritas program bantuan pemerintah.
Baca Juga:FW Beri Klarifikasi soal Laporan Dugaan Penipuan Catering di Cirebon, Sebut Ada Kesepakatan PerdamaianATM Emas Bank Mandiri Region VI/Jawa 1 Kini Hadir di Surapati dan Soekarno Hatta Bandung
“Melalui aplikasi SETARA yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, kami menjangkau mereka. Data yang sudah ada dalam kelompok desil tersebut kemudian diperiksa untuk memastikan kebenarannya,” kata Totong.
Menurut dia, mekanisme penjangkauan merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kesempatan bersekolah diberikan kepada anak-anak yang paling membutuhkan. Dengan demikian, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjangkau keluarga miskin ekstrem yang menjadi sasaran utama kebijakan tersebut.
Adapun proses penyaringan calon siswa akan dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Totong menyebutkan, tahapan itu perlu diselesaikan sebelum tahun ajaran baru yang umumnya dimulai pada Juli.
“Prosesnya itu sebelum bulan Juli,” ujarnya.
Meski demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Cireundeu masih bergantung pada penyelesaian proses hibah lahan dan tahapan persiapan berikutnya. (Mong)