Salah satu langkah yang tengah dikebut adalah pembentukan 5.096 pengurus ranting di seluruh desa dan kelurahan. Penguatan struktur akar rumput tersebut diharapkan mampu mendekatkan partai dengan masyarakat sekaligus memperkokoh basis dukungan menjelang Pemilu 2029.
Ami menilai, dinamika geopolitik, perubahan kebutuhan masyarakat, serta ketidakpastian regulasi pemilu menuntut partai untuk lebih adaptif. Persoalan sistem pemilu, termasuk kepastian proporsional terbuka atau tertutup dan format penyelenggaraan pemilihan legislatif serta presiden, menjadi bagian dari tantangan yang harus diantisipasi.
“Slogan solid dan menang pemilu tidak boleh sekadar jadi jargon, tetapi harus menjadi penyemangat kerja nyata,” tegasnya.
Baca Juga:Jaga Kinerja dan Nilai bagi Pemegang Saham, PGN Raih Capital Market Excellence Awards 2026Youth Fest 2026 KNPI Tasikmalaya, Pemuda Diajak Unjuk Potensi
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang memiliki hubungan historis dengan kelahiran PKB.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan organisasi keagamaan tersebut, DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan bantuan operasional kepada Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp500 juta per tahun, ditambah alokasi rutin Rp8 juta per bulan.
Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat, KH Acep Adang, mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi politik harus diukur melalui hasil kerja nyata, bukan sebatas kelengkapan struktur kepengurusan.
Ia menyoroti perolehan delapan kursi PKB di DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang bertahan selama dua periode berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar PKB mampu meningkatkan representasi politiknya pada Pemilu 2029.
“Menjadi pengurus partai itu tidak mudah. Hasil kerja pengurus akan menjadi barometer utama perkembangan partai. Karena itu, penataan seluruh komponen pengurus di Tasikmalaya harus berjalan optimal,” kata Acep.
Ia menjelaskan, DPW PKB Jawa Barat terus mendorong penguatan kehadiran partai melalui program pelayanan sosial dan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang dikembangkan adalah penyediaan 2.500 unit ambulans siaga sejak 2025 yang tersebar di berbagai daerah pemilihan di Jawa Barat. Dalam kurun waktu satu tahun, armada tersebut dilaporkan telah mendukung sekitar 49.000 kegiatan pelayanan kesehatan dan kedaruratan masyarakat.
Baca Juga:Rencana Lanjutan Pembangunan SOR Mangunreja, DPRD : Anggaran Besar, Tak Boleh Asal Jadi!Renovasi Stadion Kaliki Dilanjutkan, Aktivis dan KONI Desak Standar PSSI
Selain itu, pengurus daerah didorong rutin menggelar program Jumat Berkah, bakti sosial, serta memperkuat kerja sama dengan pengurus NU dan pondok pesantren.