Mantan Kadisdik Kabupaten Purwakarta ini berdalih bahwa tumpang tindih data penerima Beasiswa Pancawaluya terjadi karena jadwal pelaksanaan program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah yang tidak bersamaan.
“Mereka dapat sehingga mereka tak ambil. Otomatis dikembalikan oleh Bank BJB,” ujar Purwanto.
Penilaian Komisi V DPRD Jawa Barat Terhadap Beasiswa Pancawaluya
Di sisi lain, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah menyampaikan tanggapan resminya terkait temuan ketidaktepatan sasaran program beasiswa yang dikelola Disdik Jabar tersebut.
Baca Juga:Sikap Ketua DPRD KBB Bikin Roda Pemerintahan Terancam LumpuhTimnas PUBG Mobile Indonesia Bidik Emas di Asian Games 2026 Aichi-Nagoya
“Saya sangat kecewa dengan temuan dari BPK terhadap program Beasiswa Pancawaluya yang dikelola Disdik Jabar. Secara prinsip kami sangat mendukung program beasiswa yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu, namun temuan BPK tersebut menunjukkan bahwa Disdik Jabar sepertinya belum siap atas implementasi pemberian beasiswa tersebut,” kata Maulana Yusu
Politisi muda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh pada verifikasi data agar kasus serupa tidak terulang, mengingat alokasi anggaran beasiswa dalam APBD Perubahan 2026 melonjak signifikan hingga Rp 127,8 miliar.
Hal ini juga menunjukkan adanya tumpang tindih data dan verifikasi masih belum matang sehingga menimbulkan masalah.
Dia menekankan agar kejadian serupa tidak boleh terulang lagi, terlebih pemberian Beasiswa Pancawaluya untuk tahun anggaran 2026 masih dilanjutkan.
Untuk program beasiswa sudah teralokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 nilainya Rp 127,8 miliar.
‘’Jadi selain Beasiswa Pancawaluya, juga disiapkan beberapa pos beasiswa lain, misalnya Beasiswa Personil Peserta Didik Miskin dengan alokasi Rp 70 miliar, lalu ada juga Beasiswa untuk Siswa SSK dengan nilai alokasi Rp 16,6 miliar,” tutup Maulana Yusuf. (son/yan).