Situasi tersebut membuat cara membuktikan kompetensi menjadi semakin penting. Kredensial digital yang terstandar dan dapat diverifikasi dapat membantu pekerja menunjukkan kemampuan secara lebih spesifik daripada hanya mengandalkan gelar.
Bagi perusahaan, bukti yang konsisten memudahkan penilaian kandidat dari negara berbeda, terutama untuk pekerjaan berbasis proyek dan pola kerja lintas negara. Arah penguatan pengakuan keterampilan juga terlihat dalam agenda ASEAN.
Para menteri tenaga kerja ASEAN menekankan pentingnya sistem sertifikasi dan pengakuan keterampilan yang kredibel, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan industri. Mereka juga mendorong agar keterampilan dan kualifikasi semakin mudah dibandingkan dan diakui di dalam dan di luar kawasan.
Baca Juga:Influenza A, sejak Pandemi 1918 hingga lonjakan kasus 2026Temui Gubernur Banten, Telkom Akses Dorong Penguatan dan Penataan Infrastruktur Digital
Kebutuhan akan keterbacaan kompetensi itu kemudian membawa persoalan pada tingkat nasional. Indonesia perlu memiliki informasi jabatan dan keterampilan yang cukup jelas agar kompetensi yang dibentuk di dalam negeri dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami pasar regional.
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan struktur baku Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2026 memungkinkan informasi jabatan dikumpulkan secara konsisten dan dibandingkan antarwilayah, antarwaktu, hingga antarnegara karena mengacu pada standar internasional. Klasifikasi tersebut juga mengikuti perkembangan pekerjaan, termasuk pekerjaan digital.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, KBJI sebagai bahasa bersama bagi industri dalam rekrutmen dan komunikasi dengan perusahaan lain maupun pencari kerja. Informasi mengenai jabatan yang berkembang juga dapat menjadi masukan bagi pendidikan, peningkatan keterampilan, dan sertifikasi.
KBJI bukan instrumen pengakuan kompetensi regional. Namun, standardisasi informasi jabatan dapat menjadi fondasi untuk menghubungkan pekerjaan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Informasi jabatan perlu diterjemahkan ke standar kompetensi, didukung kredensial yang dapat diverifikasi, lalu dipetakan ke kerangka kualifikasi yang digunakan di kawasan.
Menyesuaikan Pasokan
Keterbacaan kompetensi belum menjawab persoalan berikutnya, yaitu apakah keterampilan yang tersedia memang sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan pasar. Talenta yang mudah dipahami pemberi kerja tetap menghadapi kendala jika kemampuan yang dimiliki tidak sesuai dengan teknologi, tugas, dan tingkat kemahiran yang dicari perusahaan.
Kajian Bank Pembangunan Asia yang diterbitkan pada Agustus 2026 mengenai tenaga kerja teknologi finansial di Indonesia, Filipina, Singapura, dan Vietnam menemukan kesenjangan keterampilan teknis sebesar 48 persen dan keterampilan nonteknis sebesar 46 persen.
