JABAR EKSPRES – Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat, Ade Hendriana, turut bersuara terkait wacana sekolah gratis yang digencarkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Menurutnya, program tersebut hampir serupa dengan kebijakan yang dijalankan oleh gubernur-gubernur terdahulu.
Ade menguraikan, pendidikan gratis untuk sekolah negeri, baik SMA maupun SMK, sebenarnya sudah digagas sejak masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan. Kebijakan itu diawali dengan menyamakan tingkat pembayaran SPP di seluruh SMA dan SMK negeri.
“Kemudian di tahun berikutnya, Pak Ahmad Heryawan mengeluarkan anggaran untuk sekolah gratis SMA dan SMK negeri melalui program yang namanya BOPD,” ujarnya, Rabu (23/9).
Baca Juga:Dua Tahun Berjuang Buka C1 Plano, Sengketa Pemilu 2024 Tasikmalaya Kini Masuk Babak Eksekusi PTUNKenal di Rinjani, Lanjut Naik Kerinci, Pasangan Ini Akhirnya Menikah
Ade melanjutkan, alokasi anggaran untuk program tersebut pada masa itu bahkan menembus angka Rp1,29 triliun. Program itu kemudian berlanjut pada kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. “Sampai saat itu anggaran menyentuh angka Rp1,9 triliun untuk pendidikan gratis SMA dan SMK di Jabar,” sebutnya.
Ia menambahkan, saat ini Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa anggaran untuk program pendidikan gratis berada di angka Rp1,29 triliun. “Jadi kalau berbicara angka Rp 1,29 triliun itu sudah lebih kecil dibandingkan dengan angka-angka yang dikeluarkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya,” cetusnya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga mengucurkan bantuan yang menyasar sekolah swasta. Namun, bagi Ade, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencakup kebutuhan riil di lapangan.
“Bantuan tersebut memang sangat membantu, tetapi belum bisa dikatakan sepenuhnya mencerminkan biaya pendidikan riil di sekolah swasta,” katanya.
Meski demikian, Ade tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu. Namun, ia berharap pembiayaan untuk operasional sekolah swasta juga mendapat perhatian lebih.
“FKSS Jabar mengapresiasi keberpihakan Pemprov Jabar terhadap siswa miskin dan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun, bantuan kepada siswa harus berjalan beriringan dengan penguatan pembiayaan sekolah swasta. Jangan sampai persoalan akses pendidikan terselesaikan, tetapi kemudian muncul persoalan baru,” paparnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK negeri dibiayai dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.