Sebaliknya, tanpa mekanisme kontrol yang memadai, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Karena itu, pembahasan mengenai UU Perampasan Aset perlu dilihat secara utuh, memperkuat kemampuan negara mengejar hasil kejahatan sekaligus memastikan proses hukum, perlindungan hak warga negara, dan prinsip keadilan tetap berjalan.