ABS mengatakan pelaksanaan pendidikan politik tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan materi pada kegiatan berikutnya. Pembekalan kader, kata dia, diharapkan tidak bersifat seremonial dan berhenti pada satu kegiatan.
“Jadi nanti nyambung tidak terputus,” tukasnya.
Direktur Eksekutif Partai Demokrat Jawa Barat, Nanat Najmul, mengatakan pendidikan politik tersebut merupakan bagian dari upgrading kader, terutama kader baru di Kota Cimahi.
Menurut Nanat, pelibatan kader anak ranting dan ranting dalam pendidikan politik menunjukkan upaya partai memperkuat mesin organisasi sampai tingkat paling bawah.
Baca Juga:Semarak Kemerdekaan 2026, Pangdam III/Siliwangi Dorong Penguatan Kemanunggalan TNI dan RakyatBongkar Kasus Penipuan Online, 12 Orang Tersangka Berhasil Diciduk Polda Jabar
“Hal pertama kali anak ranting dan ranting dijadikan peserta. Artinya ini tidak bukan main-main di Kota Cimahi, siap gas nih,” tegas Nanat.
Ia menilai peningkatan kapasitas kader perlu dilakukan sejak awal. Kader yang memiliki bekal pengetahuan dinilai lebih siap memahami arah organisasi sekaligus menjalankan tugasnya ketika berhadapan dengan masyarakat.
Pendidikan politik tersebut sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi internal Partai Demokrat di Kota Cimahi. Struktur yang menjangkau tingkat RW membuat penguatan kapasitas kader akar rumput menjadi penting untuk menjaga kesinambungan organisasi.
Nanat mengatakan kader di tingkat ranting dan anak ranting perlu mengetahui arah gerak organisasi agar kerja politik di lapangan tidak berjalan tanpa tujuan.
“Dan ranting ini bergerak, sudah tahu mau ke mana, mau belok ke mana. Jadi sudah tidak lagi pakai Google Maps lagi,” kata Nanat.
Sementara itu, Wakil Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Andri Hermawan, mengatakan ranting dan anak ranting memiliki posisi strategis karena menjadi motor sekaligus ujung tombak pergerakan partai di masyarakat.
Ia menjelaskan, kader dapat diberikan pemahaman dasar mengenai persoalan hukum sehingga mampu menerima, mencermati dan meneruskan persoalan masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan.Namun, Andri menegaskan kader tidak diarahkan menjadi advokat.
Baca Juga:Hadirkan Rasa Tenang, Sumarjo Fokus Jalani Pengobatan Stroke Berkat JKNMoxy Bandung Hadirkan Promo Stay Longer Feel Better, Liburan Makin Nyaman dengan Benefit Eksklusif
“Bukan menjadi advokat, tetapi menjadi paralegal. Ketika ada persoalan hukum di masyarakat, kader bisa menampung dan mencermati permasalahan tersebut. Untuk penyelesaiannya tetap melalui advokat atau bagian hukum resmi Partai Demokrat,” katanya.
Menurutnya, kemampuan mendengar dan menangani keluhan masyarakat secara tepat menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki kader.